Universitas Harvard Gugat Trump soal Pencabutan Izin Mahasiswa

American Party SC – Universitas Harvard resmi mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat pada hari Jumat, menyusul keputusan pemerintahan Donald Trump yang mencabut izin universitas tersebut untuk menerima mahasiswa asing. Gugatan ini dilayangkan ke pengadilan federal di Boston dan dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan imigrasi yang dinilai merugikan dunia akademik.

Universitas Harvard Gugat Pemerintah di Pengadilan Federal

Dalam dokumen pengaduannya, Harvard menyebut pencabutan izin tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap Konstitusi Amerika Serikat dan undang-undang federal. Keputusan tersebut dianggap mengancam masa depan lebih dari 7.000 mahasiswa internasional yang saat ini menempuh pendidikan di universitas tersebut.

Harvard menilai langkah pemerintah sebagai tindakan yang merusak integritas dan misi akademik kampus. Universitas tertua di Amerika ini menegaskan bahwa mahasiswa internasional merupakan bagian penting dari komunitas mereka dan menyumbang secara signifikan terhadap kehidupan intelektual kampus.

Baca Juga : DPR AS Loloskan RUU Pajak dan Belanja Usulan Trump

“Tanpa mahasiswa internasional, Harvard bukanlah Harvard,” ujar pihak universitas dalam pernyataan resminya. Universitas menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak langsung dari kebijakan tersebut, yang menurut mereka menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

Permintaan Perlindungan Hukum Segera

Gugatan ini kini ditangani oleh Hakim Distrik Amerika Serikat, Allison Burroughs. Harvard meminta pengadilan untuk segera menghentikan penerapan kebijakan tersebut sebelum tahun ajaran 2025–2026 dimulai.

Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, mengecam gugatan yang diajukan Harvard. Menurutnya, universitas tersebut lebih seharusnya fokus pada upaya mengatasi aksi-aksi ekstremisme dan antisemitisme di lingkungan kampus. Jackson juga menuding Harvard telah mengabaikan keamanan dan kenyamanan seluruh komunitas kampus demi kepentingan politik tertentu.

Pemerintah, melalui Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, mengumumkan pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran Harvard. Alasan utama yang disampaikan adalah dugaan bahwa Harvard telah memberikan ruang terhadap tindakan kekerasan, antisemitisme, serta menjalin hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok.

Presiden Harvard, Alan Garber, menyampaikan pernyataan terbuka yang menyesalkan keputusan tersebut. Ia menilai tindakan pemerintah sebagai upaya balasan terhadap sikap tegas Harvard dalam mempertahankan independensi akademik dari campur tangan pemerintah federal. Menurut Garber, pencabutan izin ini merupakan bagian dari tekanan politik untuk mengontrol kurikulum, fakultas, dan kebijakan penerimaan mahasiswa.

Data menunjukkan bahwa pada tahun ajaran ini, sekitar 6.800 mahasiswa asing terdaftar di Harvard. Angka tersebut mencakup hampir 27 persen dari total populasi mahasiswa. Garber mengungkapkan bahwa pencabutan tersebut menyebabkan gangguan besar dalam banyak program studi dan kegiatan penelitian, yang terjadi menjelang momen penting wisuda.

Mahasiswa Asing Capai 27 Persen dari Total Pendaftaran

Gugatan ini juga menyertakan salinan surat dari Noem yang dikirim pada 16 April. Dalam surat itu, Noem meminta Harvard menyerahkan sejumlah besar informasi terkait pemegang visa pelajar, termasuk rekaman aktivitas demonstrasi yang melibatkan mahasiswa internasional selama lima tahun terakhir. Ia menyatakan bahwa permintaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah lingkungan kampus mendukung penyebaran antisemitisme.

Noem menyampaikan bahwa Harvard memiliki waktu 72 jam untuk menyerahkan dokumen tersebut bila ingin memulihkan izin programnya. Namun, Garber menegaskan bahwa Harvard telah memberikan tanggapan sesuai hukum atas permintaan tersebut dan tetap berkomitmen pada prinsip transparansi serta perlindungan hak mahasiswa.

Kasus ini menambah daftar panjang perselisihan antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintahan Trump terkait kebijakan imigrasi, kebebasan akademik. Serta isu kebebasan berekspresi di lingkungan kampus. Harvard menekankan bahwa perjuangan ini tidak hanya untuk mempertahankan hak institusinya, tetapi juga demi melindungi masa depan pendidikan global yang inklusif dan terbuka.

Simak Juga : Clogs Naik Daun Lagi: Dari Kuno Jadi Ikonik Musim Panas