American Party SC – Sebuah serikat guru ternama di Amerika Serikat, Federasi Guru Amerika (AFT), telah mengajukan gugatan hukum terhadap Departemen Pendidikan. Mereka menuduh pemerintahan Presiden Donald Trump secara tidak sah menutup akses terhadap rencana pembayaran pinjaman mahasiswa yang didasarkan pada pendapatan. Gugatan ini diajukan di pengadilan federal di Washington pada Senin malam, menyusul keputusan Departemen Pendidikan bulan lalu yang membatasi kemampuan peminjam untuk mendaftar dalam skema pembayaran yang lebih terjangkau.
Keputusan ini diambil setelah pengadilan banding federal menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan program keringanan utang mahasiswa. Program tersebut dirancang untuk mengurangi beban pembayaran bulanan bagi jutaan peminjam dan mempercepat penghapusan utang bagi sebagian orang. Namun, setelah Biden meninggalkan jabatannya, keputusan pengadilan ini menghambat langkah-langkah pemerintahannya dalam menangani masalah sistem utang mahasiswa yang dianggap merugikan warga Amerika yang ingin mengenyam pendidikan tinggi.
Salah satu program yang terdampak adalah Saving on a Valuable Education (SAVE), yang diinisiasi oleh pemerintahan Biden. Program ini menawarkan ketentuan lebih menguntungkan dibandingkan skema pembayaran berbasis pendapatan sebelumnya. Beberapa peminjam bahkan dapat membayar hingga $0 per bulan, dan utang dengan jumlah kecil bisa dihapus dalam waktu 10 tahun. Namun, keputusan Pengadilan Banding Sirkuit ke-8 Amerika Serikat yang berbasis di St. Louis pada 18 Februari lalu memblokir Departemen Pendidikan dalam menerapkan program ini. Departemen tersebut juga menyatakan bahwa keputusan ini turut berdampak pada beberapa skema pembayaran berbasis pendapatan yang telah ada sebelumnya.
Gugatan hukum terhadap program SAVE ini diajukan oleh sejumlah negara bagian yang dipimpin oleh Partai Republik. Mereka menganggap program tersebut sebagai “dana talangan yang didanai pembayar pajak” bagi peminjam mahasiswa. Pemerintahan Trump juga mendukung putusan tersebut dan bahkan menyerukan pembubaran Departemen Pendidikan sebagai bagian dari kebijakan mereka terhadap pendidikan dan utang mahasiswa.
Baca Juga : Kontroversi Iklan Merrachi di Prancis
Setelah keputusan Sirkuit ke-8, Departemen Pendidikan menginstruksikan penyedia layanan pinjaman mahasiswa untuk menghentikan penerimaan dan pemrosesan aplikasi pembayaran berbasis pendapatan. Mereka juga menghapus formulir pendaftaran dari situs web resmi departemen. Langkah ini memicu reaksi dari AFT, yang berpendapat bahwa keputusan pengadilan tidak melarang departemen tersebut. Untuk tetap menawarkan beberapa bentuk skema pembayaran berbasis pendapatan lainnya yang tidak termasuk dalam litigasi.
Presiden AFT, Randi Weingarten, dalam pernyataannya menyatakan bahwa keputusan Departemen Pendidikan telah “secara efektif membekukan sistem pinjaman mahasiswa nasional.” Menurutnya, tindakan tersebut merugikan jutaan peminjam yang bergantung pada rencana pembayaran berbasis pendapatan untuk mengelola keuangan mereka.
Sementara itu, juru bicara Departemen Pendidikan mengatakan bahwa pihaknya tengah menyesuaikan kebijakan agar sesuai dengan putusan Pengadilan Banding Sirkuit ke-8. Mereka juga menyebutkan bahwa formulir aplikasi baru yang telah direvisi kemungkinan akan tersedia pada minggu depan, memungkinkan peminjam untuk beralih ke skema pembayaran lain yang masih diizinkan.
Kasus ini mencerminkan perdebatan yang lebih luas mengenai kebijakan pinjaman mahasiswa di Amerika Serikat. Sejak awal, pemerintahan Biden berupaya meringankan beban finansial para peminjam dengan berbagai skema keringanan utang. Namun, kebijakan ini mendapat tantangan hukum yang kuat dari pihak oposisi. Terutama dari Partai Republik dan pemerintahan Trump yang menganggap langkah tersebut tidak sah dan memberatkan anggaran negara.
Serikat pekerja seperti AFT tetap berupaya memperjuangkan hak para peminjam mahasiswa agar tetap memiliki akses ke skema pembayaran yang lebih terjangkau. Mereka menekankan bahwa pendidikan tinggi seharusnya tidak menjadi beban finansial seumur hidup bagi masyarakat Amerika. Dengan adanya gugatan ini, mereka berharap agar Departemen Pendidikan mempertimbangkan kembali kebijakannya dan mencari solusi yang tidak merugikan peminjam.
Putusan pengadilan mendatang akan menjadi penentu bagi masa depan kebijakan pinjaman mahasiswa di Amerika Serikat. Apakah skema pembayaran berbasis pendapatan akan tetap tersedia atau semakin dibatasi akan sangat bergantung pada keputusan hukum yang diambil dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, jutaan peminjam masih menghadapi ketidakpastian mengenai bagaimana mereka akan memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman pendidikan mereka di masa depan.
Simak Juga : Pemerintahan Trump Pekerjakan Kembali Ribuan Pegawai Usai Putusan Pengadilan
