American Party SC – Komite Pengawasan DPR Amerika Serikat yang dipimpin oleh Partai Demokrat menyerukan penyelidikan terhadap potensi ancaman keamanan nasional yang terkait dengan tim yang bekerja untuk Elon Musk. Dalam sebuah surat yang dikirim pada hari Kamis, para anggota parlemen meminta wakil inspektur jenderal di beberapa lembaga federal untuk meneliti kemungkinan pelanggaran keamanan nasional yang melibatkan tim Musk.
Lembaga-lembaga yang diminta untuk melakukan penyelidikan mencakup Departemen Keuangan AS, Kantor Manajemen Personalia, Departemen Pendidikan, Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), Administrasi Layanan Umum, dan Administrasi Bisnis Kecil. Para anggota parlemen mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kemungkinan akses tidak sah ke sistem dan data rahasia pemerintah oleh individu yang tidak berwenang.
Pemerintahan Trump baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang memberlakukan cuti bagi staf USAID. Musk juga telah menyatakan niatnya untuk menutup lembaga tersebut dengan alasan bahwa USAID tidak dapat diperbaiki lagi. Para anggota parlemen menuduh bahwa individu yang tidak memiliki wewenang telah mengakses sistem USAID dan Kantor Manajemen Personalia (OPM). Lebih lanjut, tim Musk juga disebut-sebut memperoleh akses ke sistem pembayaran pemerintah yang berisi informasi pribadi jutaan warga Amerika.
Dalam surat yang mereka kirim, para anggota parlemen menegaskan bahwa akses tidak sah terhadap sistem pemerintahan dapat menimbulkan ancaman besar terhadap privasi warga negara dan keamanan nasional. Mereka menyatakan kekhawatiran bahwa pelanggaran serupa bisa terjadi di berbagai lembaga federal lainnya.
Baca Juga : USPS Kembali Menerima Paket dari Tiongkok Setelah Penangguhan Sementara
Mereka juga menyoroti status Musk sebagai “Karyawan Pemerintah Khusus.” Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Musk atau anggota timnya, yang disebut sebagai “tim DOGE,” memiliki hak untuk mengakses sistem pemerintahan. Selain itu, tidak ada bukti bahwa mereka telah menjalani pemeriksaan yang diperlukan untuk menjamin keamanan data milik pemerintah dan warga negara.
Baik Gedung Putih maupun Elon Musk belum memberikan tanggapan resmi terhadap permintaan komentar mengenai isu ini.
Komite yang mengajukan surat tersebut dipimpin oleh Perwakilan Demokrat Gerald Connolly dari Virginia. Surat tersebut ditujukan kepada wakil inspektur jenderal di berbagai lembaga federal. Hal ini dilakukan karena pemerintahan Trump telah memecat inspektur jenderal sekitar dua minggu yang lalu, yang membuat jabatan tersebut kosong.
Pada masa pemerintahan Trump, sebanyak 17 pengawas independen diberhentikan dari posisinya. Langkah ini menimbulkan kritik luas dan disebut sebagai tindakan pembersihan yang dilakukan secara mendadak. Banyak pihak khawatir bahwa tindakan tersebut membuka jalan bagi loyalis Trump untuk mengambil alih posisi penting dalam pemerintahan. Meskipun demikian, Presiden Trump membela kebijakan tersebut sebagai bagian dari perombakan pemerintahan yang diperlukan.
Dalam daftar penerima surat dari anggota parlemen, terdapat nama Paul Martin, inspektur jenderal USAID yang masih menjabat. Meskipun inspektur jenderal di berbagai lembaga lainnya telah dipecat, Martin tetap mempertahankan posisinya.
Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran keamanan nasional yang melibatkan tim Musk diharapkan dapat mengungkap sejauh mana akses tidak sah telah terjadi. Para anggota parlemen menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting. Demi menjaga keamanan negara serta melindungi informasi pribadi masyarakat Amerika Serikat.
Simak Juga : Tuntutan Hijab dalam Islam
