American Party SC – Rancangan Undang-Undang RUU pajak komprehensif yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi ujian politik besar pada hari Jumat. Para pemimpin Partai Republik berupaya meloloskan RUU tersebut melalui Kongres. Meskipun menghadapi tekanan dari kalangan konservatif garis keras yang menginginkan pemotongan anggaran yang lebih besar.
Komite Anggaran DPR, yang terdiri dari 37 anggota, dijadwalkan melakukan pemungutan suara penting untuk menentukan nasib RUU ini. Keputusan ini akan sangat memengaruhi kemampuan Partai Republik untuk menggelar pemungutan suara di tingkat DPR pada minggu berikutnya. Jika berhasil, hal ini akan menjaga agenda Presiden Trump tetap berjalan sesuai rencana dengan target pengesahan sebelum tanggal 4 Juli.
Namun, tantangan besar muncul dari dalam partai sendiri. Empat anggota konservatif garis keras dari 21 anggota Partai Republik di komite tersebut mengancam akan menolak RUU jika tidak ada pemotongan lebih lanjut pada program Medicaid. Mereka juga menuntut penghapusan penuh terhadap insentif pajak energi hijau yang sebelumnya diberlakukan oleh Partai Demokrat.
RUU ini diperkirakan akan menambah triliunan dolar terhadap utang nasional Amerika Serikat, yang saat ini telah mencapai $36,2 triliun. Meski demikian, hingga kini Partai Republik yang menguasai DPR dan Senat belum menolak satu pun kebijakan legislatif yang diajukan Trump.
Baca Juga : Mahkamah Agung Bahas Upaya Trump Batasi Kewarganegaraan
Ketua Komite Anggaran DPR, Jodey Arrington, menyatakan bahwa RUU ini sangat penting bagi para pemilih yang telah mengantarkan Trump ke Gedung Putih dan memberikan Partai Republik kendali penuh atas Kongres. Ia menyebut bahwa rakyat menginginkan kebijakan yang berpihak pada mereka dan mengharapkan komitmen dari para wakil rakyat untuk mengutamakan kepentingan nasional.
RUU ini harus mendapatkan persetujuan komite sebelum dapat dibawa ke pemungutan suara di sidang paripurna DPR. Empat suara penolakan dari Partai Republik akan cukup untuk menggagalkan kemajuan RUU ini. Mengingat 16 anggota dari Partai Demokrat di komite secara konsisten menolaknya.
Salah satu poin utama dalam RUU ini adalah memperpanjang pemotongan pajak yang diberlakukan pada masa jabatan pertama Trump. Komite Pajak Gabungan, yang bersifat bipartisan, memperkirakan pemotongan pajak ini akan menelan biaya sekitar $3,72 triliun dalam jangka waktu sepuluh tahun. Trump menyoroti langkah-langkah seperti penghapusan pajak atas tip dan lembur sebagai bentuk dukungan terhadap pekerja kelas menengah. Meskipun para kritikus menyebut RUU ini lebih banyak menguntungkan kelompok kaya.
Demokrat dengan tegas menentang RUU ini. Mereka mengutip hasil penelitian dari lembaga nonpartisan Kongres yang memperkirakan bahwa pemotongan terhadap Medicaid. Serta subsidi asuransi kesehatan dari Undang-Undang Perawatan Terjangkau bisa menyebabkan sekitar 14 juta warga Amerika kehilangan perlindungan kesehatan mereka. Anggota Demokrat di komite, Brendan Boyle, menyatakan bahwa belum pernah ada undang-undang sebelumnya yang menyebabkan jutaan warga kehilangan akses layanan kesehatan, bahkan pada masa Depresi Besar sekalipun.
Partai Republik saat ini terpecah dalam tiga faksi utama. Faksi pertama terdiri dari anggota moderat dari negara bagian yang dipimpin Demokrat. Yang menginginkan peningkatan pengurangan federal atas pajak negara bagian dan lokal (SALT). Faksi kedua adalah kelompok garis keras yang ingin penghapusan insentif pajak energi hijau dan pemotongan lebih dalam terhadap Medicaid. ketiga adalah kelompok moderat lain yang berupaya mempertahankan tunjangan Medicaid sebisa mungkin.
RUU ini juga mencakup ketentuan persyaratan kerja bagi penerima Medicaid yang direncanakan mulai diberlakukan pada tahun 2029. Namun, kelompok konservatif menuntut agar persyaratan tersebut segera diterapkan dan mendesak pengurangan drastis dalam kontribusi federal terhadap Medicaid yang mendukung kelas pekerja melalui Undang-Undang Perawatan Terjangkau. Usulan ini mendapat penolakan keras dari kelompok moderat dalam Partai Republik.
Sebagai bentuk kompromi, para pemimpin Partai Republik mempertimbangkan kemungkinan mempercepat pemberlakuan persyaratan kerja untuk program Medicaid. Ketua DPR Mike Johnson menyatakan optimisme bahwa perbedaan pandangan antar faksi bisa diselesaikan selama akhir pekan. Para anggota Kongres juga memperkirakan bahwa Presiden Trump akan mulai melobi secara langsung untuk mendukung RUU ini setelah kembali dari lawatannya ke Timur Tengah pada Jumat malam.
Simak Juga : Belajar di Dunia Virtual: Masa Depan Kelas dalam Metaverse
