Gedung Putih menyatakan bahwa pendanaan federal untuk pengembangan AI tidak akan diberikan kepada negara bagian yang menerapkan regulasi terlalu ketat. Selain itu, pemerintah akan meminta Komisi Komunikasi Federal (FCC) untuk menilai apakah undang-undang AI tingkat negara bagian bertentangan dengan mandat nasional.
Selain itu, Gedung Putih akan mendorong pengembangan kecerdasan buatan berbasis sumber terbuka dan model dengan bobot terbuka. Strategi ini dirancang agar teknologi AI Amerika dapat digunakan secara luas melalui pendekatan “paket penerapan tumpukan penuh” atau full-stack deployment packages. Dalam pelaksanaannya, Departemen Perdagangan akan memimpin inisiatif ini melalui pembangunan pusat data yang mendukung ketersediaan dan distribusi teknologi AI ke negara mitra.
Dokumen tersebut juga menekankan pentingnya pemberdayaan tenaga kerja domestik melalui penciptaan lapangan kerja yang terkait dengan AI. Pemerintah ingin memastikan bahwa teknologi baru ini tidak hanya memperkuat posisi Amerika dalam inovasi global, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dalam negeri. Fokusnya adalah menciptakan peluang kerja baru dan mendorong pertumbuhan industri yang mengadopsi teknologi AI.
Baca Juga : Universitas Harvard Gugat Pemerintah Trump atas Pembatalannya
Perbedaan Pendekatan antara Pemerintahan Trump dan Biden
Pernyataan resmi dari Gedung Putih belum tersedia hingga saat ini. Namun, isi dokumen tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump mengambil pendekatan yang jauh berbeda dibandingkan pendahulunya, Joe Biden. Di bawah Biden, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan ketat terkait ekspor chip AI. Terutama terhadap negara-negara seperti China yang dianggap bisa menggunakan teknologi tersebut untuk kepentingan militer atau strategis yang merugikan Amerika dan sekutunya.
Trump mencabut sejumlah kebijakan penting dari era Biden, termasuk perintah eksekutif yang mendorong persaingan sehat. Perlindungan konsumen, dan pencegahan penyalahgunaan AI untuk menyebarkan informasi palsu. Ia juga membatalkan aturan difusi AI yang diberlakukan Biden, yang sebelumnya membatasi kapasitas komputasi AI yang bisa diakses oleh negara-negara asing melalui impor chip Amerika.
Kepala kebijakan AI Gedung Putih, David Sacks, menyatakan bahwa risiko chip AI diselundupkan ke tangan yang salah dinilai terlalu dilebih-lebihkan. Ia menyuarakan keprihatinan bahwa peraturan yang terlalu membatasi akan merugikan industri AI Amerika dan memberikan keunggulan kompetitif kepada negara seperti China.
AI Akan Diintegrasikan dalam Sistem Pertahanan dan Proyek Strategis
Dalam strategi barunya, pemerintah juga menargetkan perluasan penggunaan AI dalam sektor pertahanan, termasuk di Departemen Pertahanan (Pentagon). Langkah ini mencakup peluncuran program identifikasi regulasi federal yang menghambat kemajuan AI. Serta penyederhanaan proses perizinan untuk pembangunan pusat data baru. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat adopsi AI di berbagai sektor strategis dan memperkuat posisi Amerika dalam persaingan teknologi global.
Rencana Gedung Putih ini menunjukkan arah kebijakan baru yang menitikberatkan pada deregulasi, promosi ekspor, dan penguatan infrastruktur pendukung AI. Melalui pendekatan ini, pemerintahan Trump berupaya memperkuat dominasi Amerika di bidang teknologi. Dengan mengurangi hambatan yang dapat memperlambat inovasi di dalam negeri.