Emil Bove Diduga Dorong Pembangkangan Pengadilan

American Party SC – Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat merilis sejumlah pesan teks dan email internal Departemen Kehakiman yang diyakini mendukung klaim serius dari seorang whistleblower. Dokumen tersebut menyebut Emil Bove, calon hakim yang diajukan Presiden Donald Trump. Terlibat dalam diskusi yang mendorong pembangkangan terhadap perintah pengadilan terkait deportasi massal.

Rilis Dokumen Perkuat Tuduhan terhadap Emil Bove

Emil Bove saat ini menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung Muda Utama di Departemen Kehakiman dan dicalonkan untuk duduk di Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Ketiga. Dalam sidang konfirmasi pada bulan lalu, Bove membantah tuduhan tersebut. Serta menyatakan kepada para senator bahwa ia tidak menjadi alat bagi pihak manapun.

Tuduhan terhadap Bove pertama kali diungkap oleh Erez Reuveni, mantan pengacara Departemen Kehakiman yang diberhentikan pada April lalu. Pemecatan ini terjadi setelah Reuveni mengakui di pengadilan bahwa pemerintah melakukan kesalahan dalam deportasi seorang pria bernama Kilmar Abrego Garcia ke El Salvador.

Baca Juga : ACLU Gugat Trump soal Penggerebekan Imigrasi di Los Angeles

Tiga Insiden yang Diungkap oleh Reuveni

Dalam surat yang disampaikan ke Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman dan sejumlah anggota Kongres. Reuveni memaparkan tiga insiden berbeda yang menunjukkan bahwa pimpinan Departemen Kehakiman diduga mengabaikan perintah pengadilan. Dalam kasus-kasus deportasi terhadap imigran yang tinggal secara ilegal di AS.

Salah satu insiden penting terjadi pada 14 Maret, ketika Bove diduga mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa mereka dapat mempertimbangkan untuk tidak menaati perintah pengadilan. Ia bahkan disebut menyarankan agar pengadilan dihadapi dengan sikap menantang, menggunakan kalimat yang tidak pantas. Demi memastikan keberangkatan pesawat yang mengangkut migran Venezuela ke El Salvador.

Meskipun terdapat perintah dari Hakim Distrik James Boasberg untuk menunda keberangkatan, pesawat-pesawat tersebut tetap terbang. Hal ini memicu hakim Boasberg untuk mempertimbangkan apakah pemerintah layak dikenai tuduhan penghinaan terhadap pengadilan. Keputusan akhir dalam kasus ini masih menunggu dari pengadilan banding federal.

Bukti Teks dan Email Perkuat Klaim Whistleblower

Dalam kesaksian di hadapan Komite Kehakiman Senat bulan Juni. Bove menyatakan bahwa dirinya tidak mengingat pernah memberikan pernyataan seperti itu dalam pertemuan yang dimaksud.

Namun, bukti komunikasi yang dirilis oleh Senat Demokrat memperlihatkan bahwa Reuveni dan sejumlah rekannya melakukan pertukaran pesan yang berkaitan langsung dengan dugaan komentar Bove. Beberapa pesan menunjukkan bahwa para pejabat di Departemen Kehakiman mempertanyakan kepatuhan terhadap perintah pengadilan. Sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pengacara internal.

Salah satu pesan teks yang dikirim antara Reuveni dan atasannya, August Flentje, yang juga hadir dalam pertemuan 14 Maret, menyebutkan istilah “persetan denganmu”. Meski dokumen yang dirilis telah mengalami penyuntingan, sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang menulis setiap pesan, isi pesan memperlihatkan kekhawatiran serius terhadap keputusan pimpinan.

Departemen Kehakiman Belum Beri Tanggapan Resmi

Dalam percakapan lain, Reuveni dan seorang rekan yang tidak disebutkan namanya juga membahas komentar Bove. Mereka menyatakan bahwa Departemen Kehakiman memberikan informasi yang menyesatkan kepada Hakim Boasberg tentang jadwal keberangkatan deportasi. Salah satu dari mereka menyebut bahwa jaksa senior mengetahui adanya rencana deportasi dalam waktu 24 jam, namun tetap menyampaikan hal yang berbeda di pengadilan.

Sampai saat ini, Departemen Kehakiman belum memberikan pernyataan resmi terkait rilis dokumen-dokumen tersebut.

Senator Dick Durbin, tokoh senior Partai Demokrat di Komite Kehakiman. Ia menyatakan bahwa isi pesan dan email yang dirilis memperkuat kekhawatiran terkait pencalonan Bove. Ia juga menilai bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyesatkan pengadilan federal serta mengabaikan perintah yang sah dari lembaga peradilan.

Simak Juga : Song and Dance Festivals: Budaya Baltik yang Diakui UNESCO