Perpecahan Internal Serius Partai Republik di DPR AS

American Party SC – Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat tengah menghadapi perpecahan internal saat mereka berusaha melanjutkan kebijakan pemotongan pajak dari era Presiden Donald Trump. Meskipun terdapat dukungan luas untuk memperpanjang pemotongan pajak yang dimulai pada 2017. Serta mendanai prioritas kebijakan Trump seperti peningkatan pengeluaran militer dan penegakan imigrasi. Sejumlah anggota Partai Republik menyuarakan kekhawatiran atas kurangnya pemangkasan anggaran dalam cetak biru keuangan yang telah disahkan oleh Senat.

Perpecahan Internal di Tubuh Partai Republik

Isu utama yang mencuat adalah pembiayaan kebijakan tersebut. Analis dari lembaga pemikir nonpartisan memperkirakan bahwa rencana ini akan menambah sekitar $5,7 triliun terhadap utang negara dalam sepuluh tahun ke depan. Di sisi lain, sekelompok anggota Partai Republik yang lebih konservatif mendorong pemotongan belanja sekitar $2 triliun sebagai langkah pengimbangan. Namun, usulan ini menuai kritik karena kemungkinan besar akan berdampak pada program penting seperti Medicaid. Yang membantu masyarakat berpendapatan rendah dan penyandang disabilitas.

Kekhawatiran semakin bertambah setelah pasar saham mengalami penurunan tajam pekan lalu. Penurunan ini dipicu oleh keputusan Trump untuk menerapkan tarif besar terhadap barang impor. Para ekonom menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan harga barang dan bisa mendorong ekonomi ke arah resesi.

Sebagaimana pemungutan suara Senat baru-baru ini yang meloloskan resolusi anggaran dengan perolehan suara 51-48, DPR juga berencana menggunakan proses rekonsiliasi anggaran. Proses ini memungkinkan undang-undang dapat disahkan tanpa harus mencapai ambang batas 60 suara seperti biasanya. Meskipun begitu, sejumlah anggota DPR dari Partai Republik mempertanyakan apakah rancangan Senat telah cukup serius dalam menekan pengeluaran.

Baca Juga : Debat Kewenangan Hakim Federal

Kritik terhadap Versi Senat yang Dianggap Lemah

Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), sebuah lembaga pemikir independen, menyebut bahwa versi Senat hanya mencakup pemangkasan anggaran sekitar 0,2 persen dari resolusi DPR. Bahkan, menurut CRFB, versi Senat memungkinkan utang meningkat dua kali lipat dibandingkan versi DPR. Hal ini memicu kekecewaan di antara para pemimpin Partai Republik di DPR. Termasuk Jodey Arrington dari Texas yang menyebut pendekatan Senat sebagai tidak serius dan mengecewakan.

DPR dijadwalkan melakukan pemungutan suara dalam waktu dekat untuk menyesuaikan perbedaan antara resolusi versi Senat dan versi DPR yang telah disahkan pada bulan Februari. Namun, beberapa anggota Partai Republik menilai proposal Senat tidak cukup dalam mengatasi persoalan utang dan pengeluaran. Salah satunya adalah Andy Harris dari Maryland, ketua Freedom Caucus, yang menyatakan dirinya belum yakin terhadap komitmen Senat dalam menekan pengeluaran negara.

Versi Senat juga mencakup peningkatan pagu utang negara hingga $5 triliun. Lebih besar dibandingkan batas yang ditetapkan oleh DPR dalam proposalnya. Peningkatan pagu utang ini perlu segera disikapi karena jika tidak. Amerika Serikat bisa mengalami gagal bayar atas utangnya yang mencapai $36,6 triliun.

Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, bersama pimpinan lainnya, dalam suratnya kepada anggota kaukus menegaskan bahwa keberhasilan pengesahan RUU rekonsiliasi di DPR harus mencakup pengurangan belanja secara signifikan, sambil tetap melindungi program-program penting.

Penolakan Keras dari Partai Demokrat

Di sisi lain, janji dari Trump kepada Senator Josh Hawley bahwa manfaat Medicaid tidak akan dipotong menambah tantangan tersendiri. DPR harus menyesuaikan rencana mereka, mengingat banyak dari usulan pemangkasan belanja yang menyasar program sosial seperti Medicaid, bantuan pangan, dan kebijakan lingkungan.

Partai Demokrat di DPR menolak keras pemangkasan tersebut. Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries menegaskan bahwa pemangkasan Medicaid akan merugikan anak-anak, perempuan, lansia, dan masyarakat dengan disabilitas, serta menyebabkan penutupan rumah sakit dan klinik.

Perbedaan lainnya muncul dari perhitungan fiskal yang digunakan oleh Senat. Mereka mengklaim bahwa biaya perpanjangan pemotongan pajak akan lebih rendah dari prediksi, meskipun analisis dari CRFB menunjukkan sebaliknya. CRFB memperkirakan total biaya pemotongan pajak 2017 saja mencapai $3,8 triliun dan menyebut metode perhitungan Senat sebagai manipulatif dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Senator Bill Cassidy dari Louisiana menyuarakan kekhawatirannya mengenai pendekatan tersebut. Ia menganggap bahwa cara ini bisa menciptakan preseden fiskal yang buruk ke depan. Meski demikian, ia tetap memberikan suara untuk melanjutkan proses karena mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi yang sedang berlangsung.

Simak Juga : Mengenakan Jilbab: Kapan Usia yang Tepat bagi Anak Perempuan