American Party SC – Negara-negara bagian yang dipimpin oleh Partai Demokrat yang berencana menantang kebijakan Presiden terpilih Donald Trump. Akan menghadapi tantangan hukum negara yang lebih berat setelah pengangkatan hakim-hakim konservatif selama masa jabatan pertama Trump. Pengangkatan hakim-hakim ini tidak hanya memberi Mahkamah Agung AS mayoritas konservatif yang dominan. Tetapi juga mengubah komposisi pengadilan banding utama, yang sebelumnya sering kali menjadi penghalang kebijakan Trump.
Selama empat tahun pertama pemerintahan Trump. Jaksa agung negara bagian dari Partai Demokrat telah mengajukan 155 tuntutan hukum terhadap kebijakan pemerintahannya. Mereka berhasil memenangkan 83% dari kasus tersebut, menurut data dari ilmuwan politik Universitas Marquette, Paul Nolette. Negara-negara bagian seperti California, Washington, dan negara bagian di Barat memimpin upaya litigasi tersebut. Kini bersiap melanjutkan tantangan hukum terkait isu-isu seperti imigrasi, lingkungan, dan kesehatan. Jaksa Agung California, Rob Bonta, menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan argumen hukum dan siap untuk mengajukan tuntutan setiap kali diperlukan.
Salah satu fokus utama yang diungkapkan oleh Bonta adalah potensi litigasi terhadap rencana Trump untuk mendeportasi jutaan imigran ilegal. Sebuah langkah yang dapat mempengaruhi lebih dari 10 juta imigran yang tinggal di California. Gubernur California, Gavin Newsom, juga baru saja meminta dana sebesar $25 juta untuk mendukung upaya litigasi terhadap kebijakan Trump. Namun, tantangan hukum ini akan melalui sistem peradilan federal yang kini telah diubah oleh Trump. Yang mengangkat 234 hakim, hampir seperempat dari total hakim federal. Perubahan ini memberikan dominasi pada hakim-hakim konservatif, termasuk tiga hakim Mahkamah Agung yang menggeser lembaga tersebut menjadi lebih konservatif.
Baca Juga : Biden dan Harris Mendorong Demokrat Untuk Terus Berjuang Pasca-Pemilu 2024
Mahkamah Agung AS, meskipun memiliki pengaruh besar, hanya menangani sejumlah kecil kasus setiap tahun. Sebelum suatu kasus mencapai tingkat ini, ia harus melalui pengadilan yang lebih rendah. Termasuk pengadilan banding federal yang sering kali menjadi penentu akhir keputusan. Trump berhasil mengangkat 54 hakim banding, yang mengubah banyak pengadilan banding menjadi lebih konservatif. Dalam hal ini, Sirkuit ke-9, yang berpusat di San Francisco, menjadi sangat penting. Pengadilan ini, yang sebelumnya dianggap sebagai benteng liberal. Kini memiliki komposisi yang lebih seimbang dengan 16 hakim yang ditunjuk oleh Demokrat dan 13 oleh Republik. Meskipun demikian, banyak pengamat memperkirakan bahwa keputusan di pengadilan ini akan lebih sulit diprediksi karena lebih banyak hakim konservatif yang terlibat.
Pengadilan Banding Sirkuit ke-9, yang sebelumnya menjadi tempat utama bagi litigasi yang menantang kebijakan Trump. Tidak lagi sepenuhnya dianggap sebagai pengadilan yang berpihak pada liberal. Hal ini diakui oleh Mike Davis, seorang sekutu Trump, yang menyebut perubahan tersebut sebagai langkah untuk mengurangi pengaruh liberal di pengadilan ini. Menurutnya, pengangkatan hakim-hakim konservatif telah mengubah Sirkuit ke-9 menjadi lebih stabil dan seimbang.
Namun, meskipun pengadilan ini semakin konservatif, banyak pihak masih berharap bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan yang adil untuk menantang kebijakan Trump. Bonta, misalnya, optimis bahwa pengadilan akan memberi mereka kesempatan yang adil, meskipun ia tidak menyebutkan secara rinci strategi hukum yang akan diterapkannya. Pada tahun 2018, Trump mengkritik Sirkuit ke-9 sebagai pengadilan yang menghalangi kebijakan-kebijakan pentingnya, seperti larangan perjalanan dan upaya pembatalan program yang melindungi imigran yang datang ke AS saat masih anak-anak.
Selain Pengadilan Banding Sirkuit ke-9, penggugat juga mempertimbangkan untuk membawa tuntutan mereka ke pengadilan lainnya. Salah satunya adalah Pengadilan Banding Sirkuit ke-4 yang berpusat di Richmond, Virginia, yang diperkirakan lebih menguntungkan bagi pihak-pihak yang menentang kebijakan Trump. Pengadilan ini mengeluarkan beberapa keputusan yang mendukung hak-hak sipil dan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Partai Republik, seperti larangan perjalanan dan pembatasan senjata. Selain itu, pengadilan di Massachusetts juga menjadi alternatif potensial, dengan hakim-hakim yang lebih cenderung pada posisi progresif.
Secara keseluruhan, meskipun sistem peradilan federal AS telah berubah menjadi lebih konservatif selama pemerintahan Trump, negara-negara bagian yang dipimpin Demokrat tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan terus berusaha menggunakan jalur hukum untuk menantang kebijakan-kebijakan Trump, meskipun harus menghadapi pengadilan yang lebih sulit dan penuh ketidakpastian.
Simak Juga : Dampak Positif Fitur CBT pada Pijar Sekolah dalam Pendidikan Online
