American Party SC – Penyelidikan Pentagon terhadap penggunaan aplikasi pesan teks Signal oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth telah diumumkan oleh Kantor Inspektur Jenderal pada hari Kamis. Aplikasi tersebut digunakan untuk mengoordinasikan peluncuran serangan militer Amerika Serikat terhadap kelompok Houthi di Yaman pada 15 Maret lalu. Pihak pengawas ingin memastikan apakah penggunaan aplikasi tersebut telah sesuai dengan pedoman Departemen Pertahanan, khususnya terkait informasi yang bersifat rahasia.
Dalam memorandum yang dikirimkan kepada Hegseth, Inspektur Jenderal Pentagon menyatakan bahwa evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah Menteri Pertahanan dan personel lain di Departemen Pertahanan telah mematuhi kebijakan terkait penggunaan aplikasi pesan komersial untuk kepentingan resmi. Selain itu, penyelidikan ini juga bertujuan untuk meninjau kepatuhan terhadap aturan klasifikasi informasi dan penyimpanan catatan yang berlaku.
Hegseth telah menegaskan bahwa tidak ada informasi rahasia yang dibagikan melalui pesan tersebut. Namun, pesan tersebut mencakup detail waktu peluncuran serangan udara dan informasi penargetan yang seharusnya dijaga kerahasiaannya hingga operasi militer selesai. Kasus ini menjadi sorotan setelah majalah The Atlantic mengungkap isi obrolan tersebut. Insiden semakin memalukan ketika diketahui bahwa pemimpin redaksi majalah tersebut, Jeffrey Goldberg, secara tidak sengaja dimasukkan dalam grup percakapan tersebut. Obrolan ini melibatkan pejabat tinggi keamanan nasional di pemerintahan Presiden Donald Trump.
Peristiwa ini juga kembali menyoroti rekam jejak Hegseth, yang sebelumnya mendapat konfirmasi Senat dengan suara yang tipis setelah proses pemeriksaan yang ketat. Beberapa pihak mempertanyakan pengalaman, temperamen, serta pandangannya mengenai perempuan dalam pertempuran militer.
Dalam pesan teks yang terungkap, Hegseth memberikan pembaruan tentang persiapan serangan terhadap pemimpin kelompok Houthi. Pesan tersebut mencantumkan rincian seperti waktu pasti peluncuran jet tempur F-18 dan rudal jelajah berbasis laut. Dia juga menegaskan bahwa operasi tersebut aman dari kebocoran informasi meskipun seorang wartawan tidak sengaja tergabung dalam obrolan tersebut.
Jika informasi ini sampai ke tangan pemimpin Houthi sebelum serangan terjadi, mereka berpotensi melarikan diri ke wilayah padat penduduk. Hal ini akan menyulitkan operasi penargetan dan meningkatkan risiko korban sipil, sehingga operasi militer mungkin harus dibatalkan.
Senator Jack Reed, seorang tokoh senior dari Partai Demokrat di komite pengawasan Pentagon, menyatakan bahwa kebocoran informasi ini bisa membahayakan keselamatan pilot AS. Reed menegaskan bahwa kesalahan Hegseth berpotensi menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Jika kelompok Houthi atau musuh lain berhasil memperoleh informasi dari pesan tersebut, mereka dapat menyesuaikan strategi dan menyerang pilot AS dengan lebih akurat.
Baca Juga : Partai Liberal Menang di Mahkamah Agung Wisconsin
Sebagai bentuk kehati-hatian, Komando Pusat AS membatasi informasi yang dibagikan kepada publik terkait operasi di Yaman. Biasanya, militer AS memberikan informasi lebih rinci mengenai serangan yang telah dilakukan. Namun, dalam kasus ini, mereka memilih untuk menahan informasi hingga operasi dianggap benar-benar selesai dan tidak ada lagi ancaman terhadap personel serta aset militer.
Ketika ditanya oleh Reuters mengenai rincian operasi yang dimulai pada 15 Maret, seorang pejabat pertahanan yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa Komando Pusat tidak akan memberikan informasi lebih lanjut hingga semua risiko tambahan terhadap pasukan AS berakhir.
Inspektur Jenderal Steven Stebbins mengumumkan bahwa penyelidikan akan dilakukan di Washington, D.C., serta markas Komando Pusat di Tampa, Florida. Dalam memorandum resminya, ia meminta agar Hegseth menunjuk dua perwakilan untuk mendukung proses evaluasi dalam waktu lima hari.
Penyelidikan terhadap seorang Menteri Pertahanan AS oleh Inspektur Jenderal merupakan kejadian yang jarang terjadi. Namun, sebelumnya kantor Inspektur Jenderal juga pernah menyelidiki Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Joe Biden, Lloyd Austin, terkait rawat inap rahasia yang dialaminya. Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pejabat tinggi pertahanan tetap dilakukan secara ketat.
Stebbins menjabat sebagai Inspektur Jenderal sejak Januari setelah Presiden Trump memecat kepala pengawas independen Departemen Pertahanan sebelumnya. Pemecatan ini juga berdampak pada sejumlah pengawas lainnya di berbagai lembaga pemerintahan pada pekan pertama masa jabatan Trump.
Penyelidikan ini diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap kebijakan komunikasi dalam lingkungan Departemen Pertahanan. Jika ditemukan pelanggaran, hasil investigasi dapat mendorong perubahan aturan terkait penggunaan aplikasi pesan dalam operasional militer guna menghindari kebocoran informasi yang dapat membahayakan keamanan nasional.
Simak Juga : Melody Prima: Inspirasi Gaya Hijab Stylish
