American Party SC – Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menimbulkan kontroversi setelah mengumumkan pengerahan pasukan Garda Nasional ke Washington, DC. Keputusan ini didukung oleh tiga gubernur Republik dari Virginia Barat, Carolina Selatan, dan Ohio. Mereka menyatakan siap mengirimkan ratusan personel militer cadangan ke ibu kota Amerika Serikat, meskipun langkah tersebut menuai kritik dari pejabat lokal dan sejumlah pihak yang menilai pengerahan itu berlebihan.
Pengumuman pengerahan pasukan muncul sehari setelah berlangsung negosiasi sengit antara pejabat kota Washington, DC, dan pemerintah federal. Perundingan itu berfokus pada posisi Kepala Kepolisian Pamela Smith, yang ditunjuk langsung oleh Wali Kota Muriel Bowser. Smith tetap dipertahankan dalam jabatannya meski Jaksa Agung DC Brian Schwalb sempat mengajukan gugatan untuk mencegah campur tangan federal dalam kepolisian kota.
Trump menegaskan alasan di balik kebijakan ini adalah untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai darurat kriminalitas dan tunawisma di ibu kota. Ia mengklaim kondisi kota semakin memburuk sehingga memerlukan intervensi langsung dari pemerintah pusat. Namun, data Departemen Kehakiman justru menunjukkan angka kejahatan kekerasan pada tahun 2024 berada di titik terendah dalam tiga dekade terakhir di Washington, DC. Fakta ini memperkuat argumen bahwa langkah Trump lebih bernuansa politik ketimbang kebutuhan keamanan.
Gubernur Virginia Barat, Patrick Morrisey, menyatakan pihaknya akan mengirimkan antara 300 hingga 400 personel Garda Nasional. Ia menilai pengerahan ini sebagai wujud komitmen terhadap kerja sama regional serta keselamatan publik. Dalam pernyataannya, Morrisey juga menegaskan pasukan yang dikerahkan dilengkapi peralatan serta pelatihan khusus.
Baca Juga : Pertemuan Alaska: Trump Sebut Putin Dukung Larangan Pemilu via Pos
Sementara itu, Gubernur Carolina Selatan Henry McMaster menyatakan bahwa sekitar 200 pasukan Garda Nasional dari wilayahnya akan segera dikirim. Ia menambahkan, pasukan tersebut tetap dapat dipanggil kembali jika diperlukan untuk menghadapi bencana alam di negara bagian, terutama mengingat badai dahsyat Erin yang sedang bergerak menuju Pantai Timur Amerika Serikat.
Dari Ohio, Gubernur Mike DeWine mengonfirmasi bahwa 150 anggota polisi militer akan segera diberangkatkan ke Washington. Ia menekankan tidak ada satupun dari personel tersebut yang saat ini bertugas sebagai aparat penegak hukum di negara bagian, sehingga pengerahan tidak akan mengganggu layanan keamanan domestik.
Langkah Trump ini menuai kecaman keras dari Wali Kota Bowser. Melalui unggahan di media sosial X, ia menyebut keberadaan tentara yang mengawasi warga sipil di tanah Amerika sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Kritik tersebut juga sejalan dengan kekhawatiran banyak pihak bahwa pengerahan militer justru memperkeruh hubungan antara pemerintah federal dengan otoritas lokal.
Garda Nasional merupakan pasukan cadangan yang biasanya berada di bawah kendali gubernur masing-masing negara bagian. Namun, khusus untuk Washington, DC, Garda Nasional berada langsung di bawah komando presiden. Kondisi ini memberikan ruang bagi Trump untuk lebih mudah mengendalikan pasukan di ibu kota, bahkan tanpa persetujuan otoritas lokal.
Sejumlah pejabat Gedung Putih menyatakan tujuan utama pengerahan pasukan adalah untuk melindungi aset federal. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman bagi aparat kepolisian, serta memberikan kehadiran yang nyata di jalan-jalan ibu kota. Pasukan dilaporkan sudah melakukan patroli di sekitar National Mall dan Union Station. Meski belum ada tindakan penangkapan, terdapat rencana agar pasukan dilengkapi senjata api, terutama bagi polisi militer yang biasanya memang memiliki akses terhadap senjata.
Pemerintah federal juga disebut sedang menyiapkan perintah resmi yang akan memungkinkan pasukan Garda Nasional membawa senjata dalam kendaraan mereka. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran baru karena pasukan yang biasanya dikerahkan untuk menangani bencana alam kini diarahkan untuk mengawasi warga sipil. Tradisi ini jarang terjadi dalam sejarah Amerika Serikat dan memunculkan pertanyaan besar mengenai batas kewenangan presiden.
Trump sebelumnya juga pernah mengerahkan ribuan pasukan Garda Nasional serta ratusan Marinir ke Los Angeles pada Juni lalu. Keputusan itu diambil meskipun mendapat penolakan dari gubernur California yang berasal dari Partai Demokrat. Pengerahan tersebut dilakukan di tengah gelombang protes terkait penggerebekan imigrasi massal oleh aparat federal. Saat ini, seorang hakim federal di San Francisco sedang meninjau legalitas langkah tersebut dan putusan diharapkan keluar dalam beberapa minggu ke depan.
Langkah Trump untuk memperluas kendali presiden terhadap pasukan militer domestik menimbulkan perdebatan panjang. Sebagian pihak menilai tindakan ini mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan karena menggunakan aparat bersenjata untuk tujuan politik. Namun, para pendukung Trump berpendapat bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya nyata untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi warga dari ancaman kejahatan.
Meski perdebatan masih berlangsung, jelas bahwa pengerahan Garda Nasional dari tiga negara bagian Partai Republik ke Washington, DC. semakin memperdalam ketegangan politik di Amerika Serikat. Pertarungan antara pemerintah federal dan otoritas lokal kini menjadi cermin betapa rentannya keseimbangan kekuasaan di negara itu. Ketika kepentingan politik lebih diutamakan dibandingkan fakta di lapangan.
Simak Juga : Baby Mouse Wine: Minuman Tradisional Asal Tiongkok yang Bikin Merinding
