American Party SC – Perusahaan senjata AS dibebaskan dari gugatan hukum yang diajukan oleh pemerintah Meksiko oleh Mahkamah Agung AS pada hari Kamis. Gugatan tersebut menuduh bahwa perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam perdagangan senjata ilegal yang memperparah kekerasan bersenjata di wilayah Meksiko. Putusan ini dikeluarkan secara bulat oleh sembilan hakim, dengan opini ditulis oleh Hakim liberal Elena Kagan
Mahkamah Agung menerima argumen dari para perusahaan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Perdagangan Senjata yang Sah, undang-undang AS tahun 2005 yang secara umum melindungi industri senjata dari tanggung jawab atas kejahatan yang melibatkan produk mereka. Meskipun pengadilan banding sebelumnya memutuskan bahwa tindakan perusahaan berada di luar perlindungan undang-undang tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebaliknya.
Dalam penjelasannya, Kagan menyatakan bahwa meskipun perusahaan-perusahaan senjata tersebut mungkin menyadari bahwa beberapa senjata mereka akhirnya jatuh ke tangan kartel, tidak ada bukti bahwa mereka secara aktif membantu terjadinya penjualan tersebut. Ia menambahkan bahwa tuduhan Meksiko lebih menggambarkan ketidakpedulian perusahaan terhadap dampak dari produk mereka, bukan bentuk bantuan atau keterlibatan langsung dalam kejahatan.
Baca Juga : Larangan Perjalanan Baru AS Diumumkan Trump untuk Keamanan
Gugatan yang diajukan Meksiko sejak 2021 di Boston mencakup tuduhan pelanggaran terhadap sejumlah undang-undang AS dan Meksiko. Dalam gugatan itu, Meksiko menuduh bahwa perusahaan-perusahaan tersebut secara sengaja mempertahankan sistem distribusi yang memungkinkan pedagang senjata menjual kepada pembeli yang kemudian menyelundupkannya ke kartel narkoba di Meksiko. Pemerintah Meksiko juga menuding perusahaan-perusahaan ini secara sengaja memasarkan produk mereka sebagai senjata bergaya militer, sehingga menarik minat kelompok kriminal.
Untuk dapat melanjutkan gugatan, Meksiko seharusnya dapat menunjukkan bahwa tindakan para perusahaan tersebut merupakan penyebab langsung dari kerugian yang dialami. Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa Meksiko gagal membuktikan adanya bantuan aktif atau kerja sama yang disengaja. Sehingga tidak perlu mengkaji lebih lanjut soal hubungan sebab-akibat dalam kasus ini.
Pablo Arrocha Olabuenaga, penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Meksiko, menyatakan kekecewaannya terhadap putusan tersebut. Ia menegaskan bahwa Meksiko tetap akan melanjutkan upaya hukum dan percaya pada kekuatan bukti yang dimiliki. Serta dukungan internasional atas langkah-langkah hukum yang diambil.
Dalam gugatannya, Meksiko menuntut kompensasi finansial dalam jumlah yang belum ditentukan serta perintah agar perusahaan-perusahaan tersebut mengambil langkah konkret. Untuk mengurangi dampak senjata api buatan mereka terhadap kekacauan di Meksiko. Pemerintah menyatakan bahwa senjata api ilegal dari AS telah menyebabkan peningkatan kekerasan yang berdampak pada penurunan investasi. Serta menambah beban biaya pelayanan publik seperti kesehatan dan keamanan.
Meksiko, yang memiliki undang-undang senjata api yang ketat, mengklaim bahwa sebagian besar kasus pembunuhan bersenjata di wilayahnya dilakukan menggunakan senjata yang diselundupkan dari Amerika Serikat. Nilai perdagangan senjata gelap ini diperkirakan melebihi 250 juta dolar per tahun.
Carlos Perez Ricart, seorang peneliti hubungan internasional di Meksiko, mengkritik keras keputusan Mahkamah Agung. Ia menyatakan bahwa industri senjata terus mendapatkan perlindungan hukum. Yang membuat mereka kebal dari tanggung jawab, meskipun dampaknya sangat nyata dan merusak kehidupan di wilayah Meksiko.
Simak Juga : Generasi Abdi Surabaya: Tetap Setia Mendidik Meski Sulit Dipahami
