American Party SC – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) pada hari Rabu meloloskan rencana anggaran yang membuka jalan untuk memperpanjang pemotongan pajak dari masa pemerintahan Presiden Donald Trump pada tahun 2017. Rencana ini disahkan dengan suara tipis, yakni 216 banding 214, yang menunjukkan perbedaan pandangan bahkan di dalam Partai Republik sendiri. Semua anggota dari Partai Demokrat menolak, dan dua anggota Partai Republik juga menyatakan keberatan karena menilai rencana ini tidak cukup dalam memangkas pengeluaran negara.
Rencana anggaran ini bukanlah undang-undang yang langsung memberlakukan pemotongan pajak. Melainkan kerangka kerja yang memungkinkan Partai Republik untuk meloloskan kebijakan pajak tanpa dukungan Demokrat. Dengan rancangan ini, Partai Republik dapat menggunakan mekanisme anggaran untuk menghindari filibuster di Senat. Serta menyetujui pemotongan pajak hanya dengan dukungan dari partai mereka sendiri.
Meskipun memiliki mayoritas tipis di DPR, Ketua DPR Mike Johnson berupaya keras agar rencana ini disahkan. Ia bahkan menunda pemungutan suara sebelumnya karena muncul penolakan dari anggota partainya sendiri yang menginginkan penghematan anggaran lebih besar. Dengan mayoritas 220-213, Johnson tidak memiliki banyak ruang untuk kehilangan suara dari sesama Partai Republik.
Baca Juga : Tarif Trump Picu Perang Dagang Global Tiongkok & Eropa
Kerangka anggaran yang disahkan ini mencakup potongan pajak sekitar 5 triliun dolar Amerika dan diperkirakan akan menambah utang pemerintah sebesar 5,7 triliun dolar selama sepuluh tahun ke depan. Sebagian kalangan konservatif dalam Partai Republik menyatakan kekecewaan karena rencana ini hanya mensyaratkan pemotongan anggaran minimal 4 miliar dolar. Mereka menilai jumlah itu jauh lebih kecil dibanding versi sebelumnya yang menargetkan pemangkasan hingga 1,5 triliun dolar.
Para pemimpin Partai Republik seperti Mike Johnson dan Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mencoba menenangkan kekhawatiran internal tersebut dengan menjanjikan bahwa pemotongan pengeluaran yang lebih besar akan dibahas dalam beberapa bulan ke depan. Thune menyatakan bahwa mereka akan berupaya sekuat tenaga untuk bersikap agresif dalam mencari penghematan anggaran yang lebih signifikan.
Beberapa anggota Partai Republik juga mengimbau rekan-rekannya agar mengesampingkan perbedaan ideologis demi memberikan peluang bagi pemotongan pajak Trump agar berhasil disahkan. Frank Lucas, anggota DPR dari Oklahoma, menekankan bahwa sehebat apa pun rancangan undang-undang, jika tidak bisa sampai ke meja Presiden, maka tidak akan ada manfaatnya.
Mantan Presiden Donald Trump sendiri mendorong anggota DPR dari Partai Republik untuk menyetujui rencana ini. Ia menyebutnya sebagai “RUU Besar dan Indah”. Serta menyatakan bahwa pemotongan pajak ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dalam unggahannya di media sosial, Trump menyampaikan optimisme bahwa rencana ini semakin dekat untuk menjadi kenyataan.
RUU ini tidak hanya memperpanjang pemotongan pajak dari tahun 2017, tetapi juga menambahkan sejumlah usulan baru. Di antaranya adalah keringanan pajak untuk upah lembur, penghasilan dari tip, dan tunjangan Jaminan Sosial. Namun, menurut analisis dari lembaga nonpartisan, tambahan kebijakan ini dapat meningkatkan total biaya RUU hingga mencapai 11 triliun dolar.
Di samping rencana pemotongan pajak, Partai Republik juga berencana menggunakan kerangka anggaran ini untuk menaikkan pagu utang pemerintah federal. Hal ini harus dilakukan sebelum musim panas mendatang untuk menghindari risiko gagal bayar utang nasional yang kini mencapai 36,6 triliun dolar.
Situasi ini terjadi di tengah kondisi pasar keuangan yang sedang bergejolak, sebagian disebabkan oleh kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Trump. Beberapa ekonom memperkirakan bahwa perang dagang global dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi AS. Yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan negara dan perdebatan soal anggaran di Kongres.
Simak Juga : Dara Arafah: Gaya Hijab Elegan untuk Berbagai Penampilan
