Pernyataan tegas dari Menteri Pertanian AS ini muncul di tengah kekhawatiran dari para pelaku sektor pertanian yang telah memperingatkan bahwa deportasi massal terhadap para pekerja pertanian berisiko menimbulkan gangguan besar terhadap rantai pasokan pangan nasional. Sebagian besar tenaga kerja di bidang ini memang berasal dari kalangan imigran yang masuk tanpa dokumen resmi. Para petani dan perusahaan agrikultur telah lama menyuarakan bahwa pengusiran terhadap tenaga kerja ini akan mempersulit operasional di lapangan serta berdampak pada harga pangan yang bisa meningkat drastis.
Baca Juga : Saham Tesla Anjlok Akibat Langkah Politik Elon Musk
Meski demikian, pemerintahan Trump tetap mempertahankan pendekatan keras terhadap kebijakan imigrasi. Bahkan, sebelumnya pemerintah sempat merencanakan untuk menghentikan sementara penggerebekan di lokasi kerja pertanian, tetapi rencana itu segera dibatalkan. Pemerintah kembali menegaskan niatnya untuk menegakkan hukum imigrasi secara ketat di seluruh sektor, termasuk pertanian.
Dalam konferensi pers yang digelar di depan kantor pusat Departemen Pertanian. Rollins menyatakan bahwa solusi jangka panjang adalah mengganti ketergantungan pada tenaga kerja imigran dengan pekerja dari warga negara sendiri. Ia menyebut bahwa ada sekitar 34 juta orang dewasa sehat yang saat ini terdaftar dalam program Medicaid. Menurutnya, kelompok ini dapat diarahkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pekerja migran ilegal.
Larangan Kepemilikan Lahan Pertanian oleh Negara Asing
Rollins juga menekankan bahwa pemerintah menginginkan 100 persen tenaga kerja berasal dari warga Amerika. Ia menyatakan bahwa reformasi terhadap struktur pemerintahan yang ada, serta peningkatan penggunaan teknologi dan otomatisasi di sektor pertanian, akan menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja luar dan meningkatkan efisiensi produksi.
Tidak hanya membahas isu tenaga kerja, Rollins juga mengumumkan langkah baru dari Departemen Pertanian dalam menangani kepemilikan asing terhadap lahan pertanian di Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan membatasi pembelian lahan pertanian oleh negara-negara yang dikategorikan sebagai “musuh asing”. Dengan menyebut secara khusus Republik Rakyat Tiongkok sebagai salah satu target kebijakan ini. Keputusan tersebut didasarkan pada meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi pengaruh asing dalam rantai pasokan pangan dan keamanan nasional.
Sebagai bentuk nyata dari kebijakan ini, Rollins menyatakan bahwa ia akan menjadi bagian dari Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS). Sebuah lembaga yang bertugas mengawasi dan menilai dampak dari investasi asing terhadap keamanan nasional. Ia menyampaikan bahwa keterlibatannya di CFIUS akan dimulai segera pada sore hari setelah konferensi pers berlangsung.
Harapan Pemerintah terhadap Kemandirian Pertanian Nasional
Langkah-langkah tegas yang diumumkan oleh Rollins ini memperlihatkan arah kebijakan pertanian. Serta imigrasi yang selaras dengan pendekatan garis keras pemerintahan Trump. Meski mendapat kritik dari kalangan industri dan pemerhati hak asasi manusia, pemerintah berpendapat bahwa pendekatan ini diperlukan untuk memastikan kedaulatan ekonomi. Serta keamanan pangan, dan penegakan hukum imigrasi secara konsisten.
Dengan penguatan kebijakan di sektor pertanian, baik dalam aspek tenaga kerja maupun pengelolaan aset strategis seperti lahan. Pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pertanian yang lebih mandiri dan tahan terhadap gangguan global. Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaannya. Serta kesiapan tenaga kerja domestik untuk menggantikan posisi yang selama ini diisi oleh pekerja migran.