American Party SC – Mahkamah Agung AS tidak menerima dua kasus terkait kontroversi larangan senjata serbu dan magasin besar di tingkat negara bagian. Keputusan ini diumumkan pada hari Senin dan menunjukkan bahwa pengadilan tertinggi negara itu belum bersedia memperluas interpretasi terhadap hak kepemilikan senjata sebagaimana tercantum dalam Amandemen Kedua Konstitusi AS.
Kasus pertama berasal dari Maryland, yang memberlakukan larangan terhadap senjata semi-otomatis seperti AR-15 dan AK-47 pada tahun 2013. Larangan ini diberlakukan setelah tragedi penembakan massal di Sekolah Dasar Sandy Hook, Connecticut, yang menewaskan 26 orang, termasuk 20 anak-anak. Kasus kedua berasal dari Rhode Island, yang pada tahun 2022 melarang kepemilikan magasin atau alat pengisi peluru yang dapat menampung lebih dari 10 butir amunisi. Langkah ini juga merupakan tanggapan atas meningkatnya kasus penembakan massal di Amerika Serikat.
Dalam kedua kasus tersebut, para penggugat berargumen bahwa larangan tersebut melanggar hak konstitusional mereka untuk memiliki dan membawa senjata. Mereka mengklaim bahwa senjata dan perlengkapan yang dilarang merupakan jenis yang umum digunakan oleh warga negara yang taat hukum dan oleh karena itu harus dilindungi oleh Amandemen Kedua.
Baca Juga : Lutnick Remehkan Dampak Putusan Tarif terhadap Negosiasi UE
Namun, pengadilan banding menolak argumen tersebut. Pengadilan Banding Sirkuit Keempat yang berbasis di Virginia memutuskan bahwa senjata serbu seperti AR-15 merupakan senjata bergaya militer yang tidak sesuai untuk pertahanan diri. Pengadilan menyatakan bahwa senjata ini sangat berbahaya dan tidak dilindungi oleh Amandemen Kedua. Mereka juga menolak anggapan bahwa Konstitusi melindungi penggunaan senjata yang telah berulang kali digunakan dalam aksi kekerasan massal.
Sementara itu, Pengadilan Banding Sirkuit Pertama yang berbasis di Boston mendukung larangan magasin berkapasitas tinggi di Rhode Island. Negara bagian berpendapat bahwa larangan tersebut merupakan pembatasan ringan atas aksesori senjata berbahaya dan bisa memberikan waktu penting bagi korban untuk melarikan diri atau mengambil tindakan saat terjadi penembakan. Undang-undang tersebut berlaku surut, mewajibkan warga untuk menyerahkan atau mengganti magasin mereka. Para pelanggar bisa dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara.
Meskipun mayoritas hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk tidak mengambil kasus ini. Ada tiga hakim konservatif — Clarence Thomas, Samuel Alito, dan Neil Gorsuch — yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Hakim Brett Kavanaugh, dalam pernyataan terpisah, menunjukkan simpati terhadap argumen para penggugat. Ia menyatakan bahwa Mahkamah Agung kemungkinan akan menangani masalah legalitas AR-15 di masa depan.
Penolakan Mahkamah Agung untuk meninjau kasus ini terjadi di tengah meningkatnya perdebatan nasional mengenai regulasi senjata api. Meskipun pengadilan memiliki mayoritas konservatif, keputusan ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus yang melibatkan hak kepemilikan senjata otomatis akan dibawa ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, pengadilan telah memperluas hak senjata dalam beberapa putusan penting pada tahun 2008, 2010, dan 2022. Putusan tahun 2022, khususnya, menetapkan bahwa pembatasan senjata harus sejalan dengan tradisi historis regulasi senjata di Amerika.
Para penggugat dari kedua negara bagian berargumen bahwa pengadilan dan pemerintah negara bagian gagal mengikuti preseden Mahkamah Agung. Mereka menyebut istilah “senjata serbu” sebagai label politis yang menyesatkan dan menekankan bahwa senjata. Yang dilarang tidak berbeda secara fungsional dari senjata semi-otomatis lainnya yang umum digunakan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung telah menghadapi sejumlah tantangan hukum terkait pembatasan senjata. Pada Maret 2025, pengadilan menegakkan aturan yang melarang “senjata hantu”. Sementara pada tahun sebelumnya mereka membatalkan larangan federal terhadap alat “bump stock” yang meningkatkan kecepatan tembakan senjata semi-otomatis.
Keputusan terbaru ini mencerminkan ketegangan yang terus berlangsung antara upaya negara bagian untuk membatasi senjata berbahaya dan interpretasi hak konstitusional terhadap kepemilikan senjata di Amerika Serikat.
