American Party SC – Sejumlah kota di Amerika Serikat bersiap menghadapi gelombang protes baru yang dipicu oleh krisis imigrasi, menyusul kebijakan penggerebekan besar-besaran oleh Presiden Donald Trump. Di Los Angeles, yang merupakan kota terbesar kedua di negara itu, sebagian wilayah telah diberlakukan jam malam menyusul kerusuhan yang berlangsung selama lima hari.
Gubernur Texas, Greg Abbott dari Partai Republik, mengumumkan bahwa ia akan mengerahkan pasukan Garda Nasional untuk menghadapi potensi ketegangan. Langkah ini dilakukan menjelang protes yang dijadwalkan berlangsung minggu ini. Di Austin, ibu kota Texas, bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan sudah terjadi pada awal pekan.
Presiden Trump mengambil langkah ekstrem dengan mengirim Marinir dan Garda Nasional ke Los Angeles. Tindakan ini memicu perdebatan sengit tentang penggunaan militer dalam menangani persoalan domestik. Gubernur California, Gavin Newsom, mengecam kebijakan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat memicu ketegangan. Dalam pernyataan video, ia menegaskan bahwa keputusan Trump lebih memprioritaskan eskalasi dan kekerasan daripada keselamatan publik.
Baca Juga : Marinir Dikerahkan ke Los Angeles Atas Perintah Trump
Pemerintah negara bagian California juga menggugat pemerintah federal, termasuk Departemen Pertahanan, guna menghentikan pengerahan pasukan. Menanggapi hal itu, Trump bahkan menyatakan bahwa Gubernur Newsom layak ditangkap. Pada hari Selasa, ratusan Marinir telah tiba di wilayah Los Angeles, bergabung dengan 4.000 personel Garda Nasional yang telah lebih dulu diperintahkan untuk dikerahkan oleh Presiden.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, menyatakan bahwa pengerahan militer tidak diperlukan karena polisi setempat mampu menangani protes yang umumnya berlangsung damai. Meski demikian, karena terjadinya penjarahan dan aksi kekerasan pada malam hari, pemerintah kota memberlakukan jam malam terbatas di pusat kota. Kebijakan ini mulai berlaku Selasa malam dan akan berlanjut selama beberapa hari ke depan.
Meski jam malam telah diterapkan, aparat menyebutkan bahwa beberapa kelompok pengunjuk rasa tetap berada di jalan. Polisi mulai melakukan penangkapan massal dan menyebut telah menahan hampir 200 orang dalam satu malam, jumlah yang lebih dari dua kali lipat dari penangkapan sebelumnya.
Gelombang protes yang terjadi belakangan ini tidak hanya mencerminkan penolakan terhadap kebijakan imigrasi, tetapi juga menggambarkan kekhawatiran yang lebih luas terhadap pendekatan keras pemerintah federal terhadap warga sipil. Para pemimpin Partai Demokrat menganggap bahwa pendekatan Trump mengabaikan hak-hak masyarakat dan berpotensi memperburuk krisis sosial yang sedang terjadi.
Dalam pidatonya kepada tentara di Fort Bragg, Carolina Utara, Presiden Trump membela kebijakannya. Ia menyatakan bahwa para prajurit tidak berjuang demi negara untuk kemudian melihat AS dihancurkan oleh “invasi” dan pelanggaran hukum. Ia menggambarkan aksi unjuk rasa di California sebagai bentuk serangan terhadap perdamaian dan kedaulatan nasional. Trump juga menyebut bahwa para demonstran membawa bendera asing sebagai simbol solidaritas terhadap para imigran yang ditangkap.
Data dari Departemen Keamanan Dalam Negeri menunjukkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, rata-rata 2.000 pelanggar imigrasi telah ditangkap setiap hari oleh ICE. Angka ini meningkat tajam dibandingkan rata-rata 311 penangkapan harian pada tahun fiskal 2024 di bawah pemerintahan sebelumnya.
Aksi protes juga terjadi di kota-kota besar lainnya, seperti New York, Atlanta, dan Chicago. Di beberapa lokasi, demonstran terlibat bentrokan dengan petugas keamanan dan menyuarakan seruan untuk membubarkan lembaga ICE.
Gubernur Abbott dari Texas menyampaikan bahwa Garda Nasional akan digunakan untuk mendukung penegak hukum dan menjaga ketertiban umum. Ia menekankan bahwa demonstrasi damai diperbolehkan, namun tindakan kekerasan akan ditindak secara hukum. Sejumlah organisasi di Texas Selatan telah merencanakan unjuk rasa pada Rabu dan Sabtu mendatang.
Jaksa Agung California, Rob Bonta, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai keterlibatan militer dalam kegiatan penegakan hukum sipil, yang dilarang berdasarkan undang-undang federal. Ia menyatakan bahwa kehadiran pasukan bisa mengarah pada pendampingan terhadap agen ICE ke komunitas-komunitas, yang berisiko melanggar batas hukum.
Keterlibatan militer dalam penegakan hukum sipil terakhir kali terjadi pada tahun 1992, saat kerusuhan Los Angeles pecah menyusul pembebasan petugas yang memukuli Rodney King. Kini, sejarah tersebut tampaknya terulang kembali dengan eskalasi ketegangan yang terus meningkat di berbagai wilayah AS.
Simak Juga : Pakaian Kimono: Simbol Budaya Jepang yang Tetap Elegan
