American Party SC – Kongres Amerika Serikat akan bersidang di Washington pada hari Senin untuk secara resmi mengesahkan pemilihan Donald Trump sebagai presiden. Acara ini berlangsung empat tahun setelah kerusuhan di Capitol yang melibatkan pendukung Trump dalam upaya gagal untuk menghentikan sertifikasi kekalahannya pada pemilu 2020.
Trump hingga saat ini terus menyebarkan klaim yang tidak berdasar tentang adanya kecurangan besar-besaran dalam pemilu 2020. Sepanjang kampanyenya untuk pemilu 2024, ia mengungkapkan kekhawatiran yang serupa terhadap kemungkinan kekalahannya dalam pemilu mendatang pada 5 November melawan Wakil Presiden Demokrat, Kamala Harris.
Sidang gabungan Kongres ini tetap dijadwalkan meskipun Washington tengah dilanda badai musim dingin. Cuaca buruk ini diperkirakan akan membawa salju setebal hingga 15 sentimeter, yang berpotensi mengganggu perjalanan. Meskipun demikian, para anggota Kongres tetap melanjutkan agenda penting ini.
Baca Juga : Serangan Israel di Gaza: Korban Jiwa Bertambah, Upaya Gencatan Senjata Dilanjutkan
Hasil sementara pemilu menunjukkan bahwa Trump memenangkan 312 suara elektoral, sedangkan Harris memperoleh 226 suara. Partai Republik juga berhasil mendapatkan mayoritas di Senat serta keunggulan tipis di Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi ini memberikan Trump posisi yang cukup kuat untuk mendorong kebijakan utamanya, termasuk pemotongan pajak dan tindakan tegas terhadap imigran ilegal. Pelantikan Trump dijadwalkan berlangsung pada 20 Januari.
Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap hasil sertifikasi ini. Katherine Clark, seorang pemimpin senior dari Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, menegaskan pentingnya menjaga demokrasi Amerika. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa semua pemimpin terpilih harus berpegang teguh pada Konstitusi serta menghormati kehendak rakyat dan supremasi hukum.
Trump juga telah mengungkapkan rencananya untuk memberikan pengampunan kepada sebagian dari lebih dari 1.500 orang yang terlibat dalam kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021. Pada hari itu, massa pendukung Trump bentrok dengan polisi, merusak properti, dan meneriakkan ancaman terhadap wakil presidennya saat itu, Mike Pence. Insiden tersebut bertujuan untuk menghentikan Kongres dari mengesahkan kemenangan Joe Biden dalam pemilu presiden 2020.
Kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021 menyebabkan kerusakan besar. Para perusuh menerobos barikade polisi dan menyerang sekitar 140 petugas. Selain itu, kerugian material diperkirakan mencapai lebih dari 2,8 juta dolar AS. Beberapa petugas polisi yang terlibat dalam insiden tersebut kemudian meninggal dunia, termasuk yang bunuh diri beberapa minggu setelah kejadian.
Sebagai respons terhadap kekerasan ini, Kongres mengesahkan undang-undang baru pada akhir 2022. Peraturan ini memperkuat prosedur hukum untuk memastikan bahwa proses sertifikasi hasil pemilu berjalan sesuai aturan. Salah satu perubahan signifikan dalam undang-undang ini adalah penegasan bahwa peran wakil presiden dalam proses sertifikasi bersifat seremonial semata.
Undang-undang baru tersebut juga menetapkan bahwa keberatan terhadap hasil pemilu di tingkat negara bagian harus didukung oleh setidaknya seperlima anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat untuk dapat dibahas lebih lanjut. Sebelumnya, hanya diperlukan satu anggota dari masing-masing majelis untuk mengajukan keberatan. Selain itu, undang-undang ini memastikan bahwa pemilihan elektor dilakukan sesuai dengan undang-undang negara bagian yang berlaku sebelum Hari Pemilihan. Gubernur negara bagian juga bertanggung jawab untuk menyerahkan daftar elektor resmi. Hal ini dilakukan untuk mencegah upaya seperti yang dilakukan Trump dan pendukungnya pada 2021, di mana mereka mencoba merekrut elektor alternatif yang mendukung agenda mereka.
Menjelang pelantikan pada 20 Januari, langkah-langkah keamanan telah diperketat di sekitar kompleks Capitol. Pagar keamanan besar telah dipasang untuk mencegah potensi gangguan. Langkah ini mencerminkan pelajaran dari insiden kekerasan pada 6 Januari 2021, sekaligus menunjukkan komitmen untuk melindungi proses demokrasi Amerika Serikat.
Simak Juga : Peran dan Manfaat Dongeng dalam Mendukung Perkembangan Anak
