American Party SC – Kongres AS memiliki waktu dua hari untuk mencegah penutupan sebagian pemerintahan setelah Presiden terpilih Donald Trump. Ia menolak rancangan undang-undang (RUU) belanja yang disepakati secara bipartisan. Trump menuntut agar legislator membahas pagu utang negara sebelum ia resmi menjabat pada bulan Januari mendatang. Ia menginginkan para anggota Partai Republik di Kongres untuk menolak RUU sementara yang dirancang untuk mempertahankan pendanaan pemerintah hingga batas waktu tengah malam Jumat. Trump bahkan mengancam bahwa anggota Partai Republik yang mendukung rancangan undang-undang tersebut akan menghadapi tantangan utama dalam pemilihan sela tahun 2026.
Ancaman Trump tersebut membuat Ketua DPR Mike Johnson dan tim kepemimpinan Partai Republik berusaha mencari solusi baru. Mereka harus merancang undang-undang yang dapat mendapatkan dukungan mayoritas di DPR, yang terbagi 219-211. Serta diterima oleh Senat yang dikuasai Demokrat dengan mayoritas 51-49. Jika Kongres gagal mencapai kesepakatan, pemerintah AS akan mengalami penutupan sebagian mulai Sabtu. Penutupan ini akan menghentikan pendanaan untuk berbagai sektor, termasuk perjalanan udara dan penegakan hukum, yang terjadi menjelang liburan Natal.
Baca Juga : CEO TikTok Bertemu Donald Trump Bahas Larangan Aplikasi
Trump juga menuntut agar elemen-elemen yang disepakati oleh Demokrat dihapus dari RUU tersebut. Ia menginginkan agar Kongres menyetujui kebijakan yang lebih memihak pada pengurangan pengeluaran, termasuk memperpanjang kewenangan utang pemerintah dan meningkatkan pendanaan. Isu pagu utang telah menjadi salah satu topik yang sering diperdebatkan di Washington sejak diberlakukan pada tahun 1939. Hingga kini, utang pemerintah AS telah melonjak menjadi sekitar $36 triliun, didorong oleh pengeluaran besar dari berbagai program, pemotongan pajak. Serta biaya pensiun yang terus meningkat.
Seiring dengan desakan Trump, Elon Musk, yang dikenal sebagai sekutu dekat Trump dan salah satu orang terkaya di dunia, juga menekan Kongres untuk menolak RUU tersebut. Musk menyatakan bahwa mereka yang mendukung kesepakatan bipartisan itu harus disingkirkan dari jabatan. RUU tersebut mencakup pendanaan untuk lembaga pemerintah pada tingkat saat ini, serta alokasi $100 miliar untuk bantuan bencana dan $10 miliar untuk pertanian. Namun, RUU ini juga mencakup beberapa ketentuan yang tidak terkait langsung dengan pendanaan pemerintah. Seperti kenaikan gaji bagi anggota parlemen dan tindakan terhadap biaya hotel tersembunyi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Anggota Partai Demokrat seperti Rosa DeLauro mengkritik langkah tersebut, dengan menyebutnya sebagai kebijakan yang berbahaya bagi Partai Republik. DeLauro menilai bahwa tidak seharusnya Partai Republik tunduk pada tuntutan pihak yang tidak dipilih oleh rakyat, seperti Musk, setelah kedua partai berhasil mencapai kesepakatan untuk mendanai pemerintah dan memberikan bantuan bencana.
Pada Rabu malam, setelah pertemuan dengan beberapa pemimpin Partai Republik, Ketua DPR Mike Johnson menyatakan bahwa ada “percakapan yang produktif” terkait upaya menyelesaikan masalah ini. Namun, ia enggan memberi detail lebih lanjut mengenai hasil pertemuan tersebut. Beberapa anggota Partai Republik, seperti pemimpin mayoritas di DPR Steve Scalise, menyatakan bahwa mereka belum membahas kemungkinan peningkatan pagu utang dalam negosiasi yang sedang berlangsung.
Keadaan semakin tegang, karena banyak anggota DPR dari Partai Republik merasa khawatir terhadap RUU belanja yang gagal disahkan pada dua tahun terakhir. Beberapa anggota garis keras, seperti Marjorie Taylor Greene, bahkan mengancam untuk mengganti Johnson jika ia tidak bisa mengatasi kebuntuan ini. Greene menyatakan bahwa Partai Republik harus tegas dalam mendukung rakyat Amerika dan menanggalkan kebijakan yang dianggap merugikan.
Ke depan, langkah selanjutnya bagi Kongres belum jelas. Diperlukan kesepakatan bipartisan untuk meloloskan RUU belanja melalui DPR dan Senat, di mana Demokrat memiliki mayoritas tipis. Tanpa kesepakatan tersebut, penutupan pemerintah yang menghentikan banyak layanan publik akan terjadi. Ketegangan ini juga mencerminkan perbedaan pandangan tentang bagaimana mengelola pengeluaran pemerintah, di mana Demokrat lebih cenderung memperluas program sosial dan Republik mengedepankan pengurangan pajak. Pemerintah AS sendiri terus mengalami defisit anggaran, dengan pengeluaran melebihi pendapatan dalam dua dekade terakhir.
Simak Juga : Membangun Pendidikan Unggul melalui Pelatihan di Jakarta Barat
