American Party SC – Kesepakatan anggaran yang didukung oleh Presiden terpilih Donald Trump gagal disetujui di DPR AS pada Kamis (14/12). Setelah puluhan anggota Partai Republik menentangnya. Keputusan ini menambah kekhawatiran akan penutupan pemerintahan yang semakin dekat, yang bisa mengganggu perjalanan liburan Natal. Pemungutan suara ini mengungkapkan ketegangan yang ada di dalam Partai Republik. Yang mungkin akan berlanjut setelah Trump dilantik menjadi presiden pada 20 Januari mendatang. Saat partai ini menguasai Gedung Putih serta kedua kamar Kongres.
Trump telah mendesak anggota parlemen untuk menyelesaikan beberapa masalah yang masih tertunda sebelum pelantikannya, namun banyak anggota sayap kanan partai yang menolak mendukung RUU yang akan meningkatkan pengeluaran Kesepakatan Anggaran negara dan berpotensi menambah utang federal yang sudah mencapai $36 triliun. Perwakilan Chip Roy, salah satu anggota Partai Republik yang menentang RUU tersebut, menyatakan ketidakpuasannya dengan klaim partainya tentang tanggung jawab fiskal, mengingat paket ini justru akan menambah utang negara.
RUU anggaran yang gagal ini, yang disusun secara tergesa-gesa oleh pemimpin Partai Republik, berakhir dengan pemungutan suara yang kalah 174-235. Sebelumnya, kesepakatan bipartisan yang telah disiapkan juga batal setelah Trump dan Elon Musk. Mereka menyatakan penentangannya terhadapnya. Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson. Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut setelah kegagalan pemungutan suara. Hal ini hanya mengatakan bahwa mereka akan mencari solusi lain.
Pendanaan pemerintah AS akan berakhir pada tengah malam Jumat (15/12), dan jika anggota parlemen gagal memperpanjang tenggat waktu tersebut. Pemerintah akan mulai mengalami penutupan sebagian. Hal ini akan menghentikan pendanaan untuk banyak layanan, mulai dari penegakan hukum perbatasan hingga taman nasional. Serta memotong gaji lebih dari 2 juta pegawai federal. Badan Keamanan Transportasi AS juga memperingatkan bahwa penutupan ini akan mengganggu perjalanan udara selama musim liburan yang sibuk, dengan antrean panjang yang mungkin terjadi di bandara.
RUU yang gagal pada Kamis tersebut mirip dengan versi sebelumnya yang ditentang oleh Musk dan Trump. Paket ini akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga Maret, memberikan bantuan bencana senilai $100 miliar. Serta menangguhkan batas utang negara. Sebagai tambahan, Trump meminta agar pembatasan utang nasional ditangguhkan selama dua tahun untuk mempermudah pengesahan pemotongan pajak yang telah dijanjikannya. Johnson sebelumnya mengatakan bahwa paket ini bertujuan untuk menghindari gangguan dan memberikan peluang bagi anggota parlemen untuk memangkas pengeluaran negara.
Namun, Partai Demokrat mengkritik RUU ini sebagai upaya untuk memberikan potongan pajak besar yang akan merugikan anggaran negara dan lebih menguntungkan orang kaya, seperti Elon Musk. Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menyoroti ketidaksesuaian antara klaim tanggung jawab fiskal dengan kebijakan yang ada dalam RUU tersebut.
Meskipun RUU ini gagal di DPR, masih ada tantangan besar di Senat yang dikuasai oleh Demokrat, dan Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Joe Biden tidak mendukungnya. Kontroversi tentang batas utang negara juga semakin memanas, karena gagal bayar pemerintah AS akan menimbulkan dampak besar di pasar global. Batas utang yang ditangguhkan oleh perjanjian sebelumnya akan berakhir pada 1 Januari, meskipun masalah ini kemungkinan baru akan dibahas lebih lanjut pada musim semi.
Setelah kembali menjabat, Trump berencana untuk melaksanakan pemotongan pajak besar yang diperkirakan akan mengurangi pendapatan negara hingga $8 triliun dalam 10 tahun, yang bisa meningkatkan utang nasional tanpa ada pemotongan belanja yang seimbang. Trump telah berjanji tidak akan mengurangi tunjangan pensiun dan kesehatan bagi para manula, yang merupakan bagian besar dari anggaran negara dan diperkirakan akan terus tumbuh pesat di masa mendatang.
Penutupan pemerintah terakhir kali terjadi pada Desember 2018 hingga Januari 2019 selama masa jabatan pertama Trump. Ketegangan internal Partai Republik juga mengancam posisi Mike Johnson sebagai Ketua DPR, yang terpilih setelah pengusiran Kevin McCarthy oleh kelompok sayap kanan partai. Johnson kini dihadapkan pada kesulitan dalam mendapatkan dukungan penuh dari anggota partainya sendiri, dan beberapa politisi Republik bahkan menyatakan bahwa mereka tidak akan memilihnya kembali sebagai ketua DPR pada Januari mendatang. Hal ini berpotensi memicu perebutan kepemimpinan yang penuh ketegangan dalam beberapa minggu sebelum Trump dilantik.
Simak Juga : Pentingnya Peran Orang Tua dalam Mencegah Kecanduan Gadget pada Anak
