American Party SC – Pemerintahan Presiden Donald Trump menghadapi tenggat waktu pada hari Kamis untuk menanggapi permintaan pengadilan terkait deportasi ratusan migran Venezuela. Hakim sedang mempertimbangkan apakah tindakan tersebut melanggar perintah yang sebelumnya dikeluarkan. Untuk menghentikan sementara pengusiran tersebut.
Hakim Pengadilan Distrik AS di Washington, James Boasberg. Memberi waktu kepada pemerintah hingga tengah hari untuk memberikan rincian spesifik tentang jadwal penerbangan deportasi. Informasi tersebut akan digunakan untuk menentukan apakah pemerintah melanggar perintahnya. Pemerintah memiliki pilihan untuk memberikan rincian secara rahasia atau menggunakan doktrin hukum terkait rahasia negara guna menghindari pembagian informasi tersebut. Hakim Boasberg menyatakan skeptis bahwa doktrin tersebut dapat diterapkan dalam kasus ini, terutama karena Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Ia telah membagikan rincian penerbangan di media sosial.
Ketegangan antara hakim dan pemerintahan Trump semakin memuncak ketika Trump menyerukan pemakzulan terhadap Boasberg oleh Kongres. Pemakzulan ini dapat menyebabkan Boasberg kehilangan jabatannya sebagai hakim. Pernyataan Trump ini memicu tanggapan dari Ketua Mahkamah Agung AS, John Roberts, yang jarang memberikan komentar terkait tindakan seorang presiden.
Trump menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan keinginan rakyat yang memilihnya. Ia juga mengkritik hakim dengan menyebutnya sebagai “Orang Gila Kiri Radikal” melalui pernyataan yang ia unggah di media sosial. Meskipun demikian, Trump mengatakan bahwa ia tidak akan menentang perintah pengadilan mana pun.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kritikus dan pakar hukum mengenai kemungkinan munculnya krisis konstitusional. Sistem pemerintahan AS membagi kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif sebagai cabang yang setara, sehingga pelanggaran terhadap keputusan pengadilan dapat berakibat serius.
Baca Juga : Serikat Guru Gugat Trump soal Pinjaman Mahasiswa
Boasberg, yang telah menjadi hakim federal sejak tahun 2011, memperingatkan pemerintah mengenai konsekuensi jika terbukti melanggar perintahnya. Namun, hingga saat ini ia belum merinci tindakan apa yang akan diambil sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.
Pada hari Sabtu, Boasberg mengeluarkan larangan deportasi selama dua minggu setelah Trump mencoba menerapkan Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798. Trump berargumen bahwa undang-undang tersebut memberinya kewenangan untuk mendeportasi anggota geng Tren de Aragua dari Venezuela tanpa perlu keputusan akhir dari hakim imigrasi. Namun, Boasberg menilai bahwa undang-undang tersebut tidak memberikan dasar yang cukup bagi presiden untuk menyatakan keberadaan geng sebagai bentuk perang terhadap Amerika Serikat.
Setelah perintah pengadilan dipublikasikan pada Sabtu malam, tiga pesawat yang membawa orang-orang yang dideportasi tetap mendarat di El Salvador. Pemerintah negara tersebut menahan para migran berdasarkan perjanjian dengan Presiden Nayib Bukele, yang dikenal memiliki hubungan baik dengan Trump.
Dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada Rabu malam, American Civil Liberties Union (ACLU) menyoroti bahwa pemerintah AS telah mengakui bahwa banyak dari orang-orang yang dideportasi tidak memiliki catatan kriminal di Amerika Serikat. Organisasi ini juga menyatakan bahwa Trump tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menerapkan undang-undang abad ke-18 tersebut dalam konteks ini.
ACLU berpendapat bahwa tindakan yang diambil terhadap kelompok kriminal tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang secara eksplisit mengharuskan adanya deklarasi perang atau invasi oleh negara asing. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa tindakan Trump tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Situasi ini terus berkembang, sementara hakim mempertimbangkan langkah selanjutnya. Keputusan pengadilan dalam kasus ini dapat berdampak besar terhadap kebijakan imigrasi di Amerika Serikat dan hubungan antara cabang eksekutif serta yudikatif dalam pemerintahan.
Simak Juga : Tren Hijab Lebaran 2025: Warna dan Model Terbaru
