American Party SC – Serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran pada Minggu pagi memicu perbedaan pendapat tajam di kalangan anggota Kongres dari Partai Republik dan Demokrat. Langkah yang dinilai berani oleh sebagian pihak ini juga dianggap kontroversial dan inkonstitusional oleh yang lain, memperlihatkan perpecahan yang mendalam mengenai kebijakan luar negeri dan peran Kongres dalam menyatakan perang.
Senator Roger Wicker, Ketua Komite Angkatan Bersenjata dari Partai Republik asal Mississippi, menyampaikan dukungannya terhadap tindakan militer tersebut. Ia memuji ketegasan pemerintah, tetapi juga mengingatkan bahwa AS kini menghadapi keputusan serius di masa mendatang terkait keamanan nasional dan hubungan internasional.
Senator Jim Risch dari Idaho, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan juga dari Partai Republik, menyatakan bahwa konflik ini merupakan perang milik Israel, bukan milik AS. Namun, ia menegaskan pentingnya mendukung sekutu kuat seperti Israel dan menyebut pelucutan senjata Iran sebagai langkah demi keamanan global. Risch menolak anggapan bahwa serangan ini adalah awal dari perang panjang dan menegaskan bahwa tidak akan ada pasukan Amerika yang dikirim ke wilayah Iran.
Baca Juga : Mahmoud Khalil: Aktivis Pro-Palestina Lepas dari Penahanan
Namun, kritik keras datang dari pihak lain dalam Partai Republik. Perwakilan Thomas Massie dari Kentucky menyebut serangan tersebut tidak konstitusional karena tidak mendapatkan persetujuan resmi dari Kongres. Ia mengingatkan bahwa hanya Kongres yang memiliki kewenangan menyatakan perang terhadap negara asing.
Sementara itu, Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson. Ia menilai serangan tersebut sebagai bentuk respon terhadap kegagalan Iran dalam berkomitmen terhadap perjanjian pelucutan senjata nuklir. Ia menyatakan bahwa Presiden telah memberikan cukup kesempatan kepada Iran untuk berdamai, tetapi ditolak. Johnson menyebut tindakan presiden sebagai langkah tegas dalam mencegah negara sponsor terorisme memperoleh senjata berbahaya.
Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, mengecam keras langkah Presiden Trump. Ia menyatakan bahwa presiden telah menyesatkan rakyat tentang niat sebenarnya dan tidak mencari persetujuan Kongres. Yang berisiko menyeret negara dalam perang besar di Timur Tengah. Jeffries menegaskan bahwa segala konsekuensi buruk akibat tindakan tersebut adalah tanggung jawab penuh presiden.
Perwakilan Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez dari New York juga menganggap keputusan presiden untuk menyerang Iran tanpa otorisasi Kongres sebagai pelanggaran berat terhadap Konstitusi. Ia menyebut tindakan itu berisiko memicu perang yang berkepanjangan dan menilai hal tersebut sebagai alasan yang sah untuk memulai proses pemakzulan.
Dukungan terhadap presiden tetap datang dari Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, yang menyatakan bahwa ia sepenuhnya mendukung keputusan Presiden Trump. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah tokoh Partai Republik tetap berada di barisan pendukung tindakan militer tersebut, meskipun menuai kritik dari berbagai pihak.
Perwakilan Demokrat Rashida Tlaib dari Michigan menyampaikan kecaman keras dengan menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap Konstitusi. Sebagai putri imigran Palestina, ia mengingatkan dampak dari perang panjang di Timur Tengah yang menurutnya sering kali didasarkan pada informasi yang keliru. Seperti tuduhan senjata pemusnah massal di masa lalu.
Senator Demokrat Tim Kaine dari Virginia turut menyuarakan kekhawatiran publik Amerika yang menolak terlibat perang dengan Iran. Ia menyebut keputusan Presiden Trump sebagai bentuk kebijakan luar negeri yang buruk dan sembrono.
Mantan anggota Kongres dari Partai Demokrat, Max Rose, kini menjabat sebagai penasihat kelompok veteran progresif VoteVets. Ia menyebut serangan itu sebagai tindakan ilegal karena dilakukan tanpa otorisasi dari Kongres. Rose menambahkan bahwa konflik ini adalah tanggung jawab penuh Presiden Trump dan Partai Republik yang dianggapnya mengabaikan peran konstitusional mereka.
Perdebatan ini memperlihatkan betapa sensitifnya isu keterlibatan militer AS di luar negeri. Terutama ketika keputusan penting diambil tanpa proses yang jelas dan persetujuan dari lembaga legislatif.
Simak Juga : Rudal Iran Hantam Rumah Sakit Soroka, Ini Respons Netanyahu
