American Party SC – Upaya Partai Republik di Kongres Amerika Serikat untuk menyatukan suara demi mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan mencegah penutupan pemerintah. Dengan mayoritas di Kongres, Partai Republik berencana mempertahankan pendanaan pemerintah hingga 30 September, saat tahun fiskal saat ini berakhir. Langkah ini dilakukan di tengah perubahan kebijakan yang cepat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, termasuk pemangkasan anggaran bagi lembaga federal.
Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Partai Republik yang konservatif sebelumnya kerap menentang kebijakan Ketua DPR Mike Johnson. Namun, kali ini mereka mengisyaratkan dukungan terhadap RUU tersebut. Johnson merencanakan pemungutan suara awal pada hari Senin dan menargetkan pengesahan pada Selasa. Para pendukungnya berpendapat bahwa keberhasilan RUU ini akan membantu melanjutkan agenda Trump, seperti pemotongan pajak besar dan peningkatan anggaran bagi penegakan hukum imigrasi serta militer.
Trump secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap RUU ini. Sementara itu, banyak Senator Demokrat, yang memiliki kekuatan untuk memblokir rancangan undang-undang melalui aturan filibuster 60 suara, lebih memilih mendukung RUU tersebut daripada menghadapi ketidakstabilan akibat penutupan pemerintah. Penutupan pemerintahan sebelumnya telah menyebabkan dampak negatif terhadap berbagai sektor dan dianggap sebagai kekacauan yang tidak perlu.
RUU ini mencakup pengeluaran untuk berbagai fungsi pemerintah, termasuk penegakan hukum dan pengendalian lalu lintas udara. Anggaran federal yang bernilai sekitar $6,75 triliun mencakup belanja untuk program pensiun Jaminan Sosial serta pembayaran bunga atas utang pemerintah yang terus meningkat. Dalam rancangan ini, anggaran pertahanan diperkirakan bertambah sekitar $6 miliar, sedangkan belanja nonpertahanan berkurang sekitar $13 miliar. Selain itu, dana untuk Internal Revenue Service (IRS) yang sebelumnya dipangkas sebesar $20 miliar dalam RUU sementara pada bulan Desember akan tetap dibekukan.
Para legislator menghadapi tantangan lebih besar menjelang akhir tahun ketika mereka harus menangani pagu utang yang telah ditetapkan sendiri. Jika tidak, Amerika Serikat berisiko mengalami gagal bayar yang berpotensi mengguncang ekonomi global. Penutupan pemerintah terakhir terjadi selama 35 hari antara akhir 2018 hingga awal 2019 pada masa jabatan pertama Trump. Ketidakstabilan ini telah memengaruhi kredibilitas keuangan AS, bahkan menyebabkan dua dari tiga lembaga pemeringkat kredit utama menurunkan peringkat kredit negara tersebut.
Kelompok konservatif garis keras di DPR, khususnya dari Freedom Caucus, sebelumnya menolak RUU pendanaan sementara yang serupa. Namun, dukungan Trump telah mengubah pandangan mereka. Sejumlah anggota kelompok ini menyatakan kesediaan mereka untuk mendukung RUU setelah bertemu di Gedung Putih pekan lalu. Ketua Freedom Caucus, Andy Harris dari Maryland, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Trump.
Baca Juga : Larangan Berkemah di Kentucky dan Dampaknya bagi Tunawisma
Senada dengan Harris, Victoria Spartz, seorang anggota konservatif dari Indiana yang sebelumnya hampir menghambat cetak biru anggaran Trump, kini mengisyaratkan dukungan. Menurutnya, tidak ada cukup waktu untuk mencari alternatif lain, sehingga keputusan paling realistis adalah mendukung RUU tersebut. Trump sendiri optimis bahwa RUU ini akan disahkan meskipun kemungkinan penutupan pemerintah tetap ada.
Dukungan dari kelompok garis keras menjadi krusial bagi Johnson, karena Pemimpin Minoritas Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menyatakan bahwa RUU ini melanggar kesepakatan bipartisan mengenai pengeluaran yang telah disahkan pada tahun 2023. Beberapa petinggi Senat Demokrat juga menilai bahwa struktur RUU ini memberi Trump kewenangan lebih besar dalam mengalokasikan dana sesuai keinginannya. Jeffries menegaskan bahwa jika Partai Republik memilih jalur ini, maka mereka harus menyelesaikannya sendiri tanpa dukungan Demokrat.
Jika RUU ini berhasil lolos dari DPR, maka akan dilanjutkan ke Senat. Upaya Partai Republik memiliki mayoritas tipis di Senat dengan perbandingan 53-47, sehingga mereka membutuhkan setidaknya tujuh suara dari Demokrat untuk mengesahkannya. Beberapa Senator Demokrat telah menyatakan kesediaan mereka untuk mendukung RUU ini demi mencegah penutupan pemerintah. Senator moderat John Fetterman dari Pennsylvania, misalnya, menegaskan bahwa ia tidak akan memilih opsi yang berujung pada kekacauan.
Senator Demokrat liberal Ron Wyden dari Oregon juga menyuarakan pandangan serupa. Ia menilai bahwa penutupan pemerintah bukanlah solusi yang baik. Namun, tidak semua Demokrat sependapat. Senator moderat Elissa Slotkin menyatakan bahwa ia belum melihat alasan kuat untuk mendukung RUU tersebut. Ia menyoroti ketidaksesuaian antara rencana pengeluaran yang diajukan dengan keputusan kongres sebelumnya.
Dengan berbagai pandangan yang beragam, nasib RUU ini masih belum sepenuhnya jelas. Jika berhasil disahkan, RUU ini akan mencegah penutupan pemerintah dan memastikan kelangsungan operasional lembaga-lembaga federal. Namun, perdebatan politik yang terjadi menunjukkan bahwa negosiasi dan kompromi masih menjadi bagian penting dari proses legislasi di Kongres AS.
Simak Juga : Desy Ratnasari: Inspirasi Gaya Hijab yang Modis dan Anggun
