Sidang ini akan berlangsung di hadapan Hakim Distrik AS Allison Burroughs di Boston. Ini merupakan momen penting dalam konflik yang semakin memanas antara Harvard dan Gedung Putih. Ketegangan mulai meningkat sejak universitas tersebut menolak sejumlah tuntutan pemerintah pada April lalu. Tuntutan tersebut berkaitan dengan perubahan dalam tata kelola, perekrutan, serta sistem penerimaan mahasiswa di Universitas Harvard.
Dalam pernyataan resminya, Universitas Harvard menegaskan bahwa pembatalan pendanaan akan mengancam ratusan proyek penelitian penting. Proyek-proyek tersebut mencakup riset tentang pengobatan kanker, penyakit menular, serta Parkinson. Harvard berpendapat bahwa keputusan pemerintah ini tidak sah dan melanggar hukum, karena membatasi hak institusi untuk menjalankan penelitian secara bebas dan independen.
Baca Juga : Insiden Tabrakan Mobil di Luar Klub Malam Los Angeles
Harvard, yang merupakan universitas tertua dan terkaya di Amerika Serikat, menjadi target dari kampanye pemerintahan Trump yang lebih luas. Pemerintah menggunakan pendanaan federal sebagai alat untuk menekan universitas agar mengikuti arah kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai pemerintahan. Presiden Trump secara terbuka menyatakan bahwa banyak kampus di AS, termasuk Harvard, terlalu dipengaruhi oleh ideologi kiri radikal dan pandangan yang antisemit.
Gedung Putih Tegaskan Tuntutan Sederhana
Juru bicara Gedung Putih, Harrison Fields, menyatakan bahwa tuntutan pemerintah kepada Universitas Harvard sebenarnya cukup sederhana. Pemerintah hanya meminta universitas tidak membiarkan antisemitisme dan kebijakan keberagaman yang ekstrem mendominasi kampus. Pemerintah juga menekankan pentingnya mematuhi hukum dan melindungi kebebasan sipil bagi semua mahasiswa.
Salah satu langkah awal pemerintahan Trump terhadap Harvard adalah membatalkan ratusan hibah riset. Pemerintah menilai universitas tersebut tidak cukup serius dalam menangani dugaan pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi. Selain itu, pemerintah juga sempat mengancam status akreditasi Harvard, membatasi penerimaan mahasiswa internasional, serta membuka peluang untuk pemotongan dana tambahan jika ditemukan pelanggaran hukum hak sipil federal.
Sebagai bagian dari kebijakan fiskal baru yang digagas Presiden Trump, Kongres yang kini dikuasai oleh Partai Republik menaikkan pajak atas penghasilan dari dana abadi Harvard. Pajak tersebut naik dari 1,4% menjadi 8%. Dana abadi senilai 53 miliar dolar tersebut mencakup hampir 40% dari anggaran operasional universitas, sehingga kenaikan pajak sangat berdampak pada keuangan Harvard.
Presiden Harvard, Alan Garber, memperingatkan bahwa serangkaian kebijakan federal sejak Trump kembali menjabat pada Januari bisa mengurangi anggaran sekolah hingga 1 miliar dolar per tahun. Kondisi ini memaksa universitas mempertimbangkan langkah penghematan seperti pembekuan perekrutan staf dan pemangkasan anggaran.
Harvard Klaim Sudah Lindungi Mahasiswa Yahudi
Garber juga menyatakan bahwa Harvard telah mengambil tindakan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi mahasiswa Yahudi dan Israel. Ia mengakui adanya perlakuan tidak pantas terhadap mereka sejak konflik antara Israel dan Hamas di Gaza pada Oktober 2023. Namun, Garber menilai bahwa tuntutan pemerintah telah melewati batas penanganan isu antisemitisme dan mulai mengarah pada pengendalian kebebasan akademik dan kebijakan internal kampus.
Dalam surat resmi tertanggal 11 April, pemerintahan Trump meminta Harvard untuk melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola, perekrutan, serta penerimaan mahasiswa. Pemerintah juga meminta agar universitas menyesuaikan kurikulumnya agar mencerminkan beragam sudut pandang ideologis, serta menghentikan beberapa program akademik tertentu.
Setelah Harvard menolak tuntutan tersebut, pemerintah langsung mengambil langkah-langkah balasan, termasuk memotong pendanaan tanpa pemberitahuan. Harvard menilai tindakan ini melanggar perlindungan kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Hakim Burroughs sebelumnya telah memutuskan dalam kasus terpisah bahwa pemerintah tidak dapat menghentikan Harvard menerima mahasiswa internasional. Meskipun demikian, pemerintah kini berargumen bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus ini. Karena kontrak hibah memang mengizinkan pembatalan apabila proyek tidak sesuai dengan tujuan kebijakan federal.
Sementara itu, Presiden Trump menyatakan optimisme bahwa Harvard pada akhirnya akan mencapai kesepakatan dengan pemerintahannya. Fields menambahkan bahwa pemerintah yakin universitas tersebut akan bersedia bekerja sama dalam mendukung visi presiden.