American Party SC – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada hari Jumat mengusulkan pemangkasan anggaran federal sebesar $163 miliar. Pemotongan ini secara signifikan akan mengurangi pengeluaran untuk sektor domestik seperti pendidikan, perumahan, dan penelitian medis, sementara belanja untuk pertahanan dan keamanan perbatasan akan ditingkatkan.
Pemerintah menyatakan bahwa anggaran baru ini akan meningkatkan belanja keamanan dalam negeri hampir 65 persen dari tingkat yang ditetapkan pada tahun 2025. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya Trump untuk memperketat pengawasan terhadap imigrasi ilegal.
Dalam anggaran ini, pengeluaran diskresioner non-pertahanan, yang tidak termasuk program besar seperti Jaminan Sosial dan Medicare, serta bunga utang negara, akan dipotong hingga 23 persen. Angka ini merupakan yang terendah sejak tahun 2017, menurut Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB).
Anggaran ini juga mengusulkan pengurangan lebih dari $2 miliar dari dana Internal Revenue Service (IRS), serta memangkas anggaran lembaga kesehatan utama seperti National Institutes of Health (NIH) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lebih dari 40 persen.
Sebagai anggaran pertama Trump sejak kembali menjabat, dokumen ini mencerminkan upayanya untuk menguatkan keamanan perbatasan dan memangkas ukuran birokrasi federal. Namun, sejumlah anggota Partai Demokrat mengkritik rencana ini sebagai kebijakan yang terlalu keras. Bahkan beberapa anggota Partai Republik menyatakan kekhawatiran atas pemotongan dana dalam negeri dan menyerukan tambahan anggaran pertahanan.
Direktur OMB, Russ Vought, menyatakan bahwa negara membutuhkan anggaran besar yang mengakhiri pemborosan, memprioritaskan rakyat Amerika, dan mendukung militer serta keamanan dalam negeri. Vought dikenal sebagai perancang Proyek 2025, sebuah rencana pengurangan jangkauan pemerintah federal. Meskipun sempat ditolak oleh Trump selama kampanye, ia akhirnya mengangkat Vought sebagai kepala anggaran.
Hingga kini, utang nasional AS mencapai $36 triliun dan terus meningkat. Beberapa pakar anggaran memperingatkan bahwa jika pemotongan pajak tahun 2017 diperpanjang, defisit bisa semakin membengkak.
Anggaran ramping ini juga dianggap sebagai gambaran prioritas pemerintah yang akan menjadi acuan awal bagi anggota Kongres dari Partai Republik dalam menyusun rancangan undang-undang pengeluaran. Namun, respons dari anggota parlemen beragam.
Senator Susan Collins, tokoh senior Republik dalam urusan anggaran, menilai proposal ini dikirimkan terlambat dan tidak mencantumkan cukup detail. Ia menyampaikan kekhawatirannya terhadap anggaran pertahanan yang dianggap terlalu rendah dan pemangkasan program bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga : Pasar Tenaga Kerja AS Terjaga di Tengah Risiko Perdagangan
Dalam usulan tersebut, Departemen Luar Negeri akan mengalami pemangkasan sebesar $50 miliar seiring integrasinya dengan Badan Pembangunan Internasional AS. IRS juga akan mengalami pengurangan anggaran sebesar $2,49 miliar. Pemerintah menyatakan langkah ini untuk mengakhiri penyalahgunaan IRS di bawah Presiden Joe Biden, namun analis menilai hal ini bisa memperburuk pengumpulan pajak dan memperbesar defisit.
Pemangkasan juga menyasar program NASA, FBI, dan lembaga penegakan hukum lainnya. Departemen Pendidikan akan mengalami pemotongan sekitar 15 persen, dan Departemen Perumahan serta Pembangunan Perkotaan dipangkas hampir setengah dari anggaran sebelumnya.
Senator Demokrat Chuck Schumer mengkritik anggaran ini sebagai bentuk pengabaian terhadap rakyat pekerja. Ia menilai bahwa janji populis Trump sudah tidak relevan karena kebijakan saat ini cenderung memberatkan masyarakat kelas bawah.
Meskipun anggaran pertahanan diskresioner akan naik sebesar 13 persen, Senator Republik Roger Wicker menyebut bahwa kenaikan ini tidak mencerminkan peningkatan riil karena inflasi. Ia menilai anggaran tersebut tetap berada di tingkat yang ditetapkan oleh Presiden sebelumnya, Joe Biden.
Gedung Putih memperkirakan Kongres, khususnya DPR yang dikuasai Partai Republik, akan menyetujui sebagian besar usulan ini. Upaya sedang dilakukan untuk mempercepat pengesahan RUU pemotongan pajak paling lambat 4 Juli, sekaligus menghadapi tantangan internal terkait pembiayaan.
Pemerintah juga mengusulkan tambahan $500 juta untuk memperkuat keamanan perbatasan dan mendukung agenda deportasi massal. Dana sebesar $766 juta akan digunakan untuk teknologi keamanan dan perekrutan lebih banyak agen Bea Cukai serta Perlindungan Perbatasan.
Seorang pejabat anggaran menyebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan paket pembatalan terpisah untuk melegalkan pemangkasan dana yang telah dilakukan sebelumnya. Proses ini mengikuti ketentuan hukum yang memungkinkan pemerintah menahan dana yang sudah disetujui Kongres.
Simak Juga : Busana Muslim Hitam dan Gold yang Elegan untuk Acara Spesial
