Trump Rencanakan Perubahan Besar pada Hari Pertama Jabatannya dengan 25 Perintah Eksekutif

American Party SC – Presiden terpilih Donald Trump berencana membuat perubahan besar pada kebijakan Amerika Serikat dalam beberapa jam setelah dilantik pada 20 Januari. Trump dikabarkan akan mengeluarkan lebih dari 25 perintah eksekutif pada hari pertama masa jabatannya. Tujuannya adalah untuk merombak kebijakan pemerintah AS dalam berbagai bidang, termasuk imigrasi dan energi. Sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan bahwa Trump ingin memberikan “gebrakan besar” pada hari pertama dengan menggunakan kekuasaan eksekutif secara lebih cepat dan besar daripada yang dilakukan pada masa jabatannya sebelumnya.

Perbandingan dengan Kebijakan Presiden Sebelumnya Oleh Donald Trump

Pada periode pertama kepresidenannya. Donald Trump mengeluarkan beberapa perintah eksekutif pada hari pertama. Sebagai perbandingan, Presiden Joe Biden mengeluarkan 17 perintah eksekutif pada hari pertama masa jabatannya pada 2021. Banyak di antaranya bertujuan membatalkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan Trump. Karoline Leavitt, juru bicara Trump. Ia mengonfirmasi bahwa presiden terpilih tersebut berencana untuk memenuhi janji kampanyenya melalui perintah-perintah eksekutif tersebut.

Perintah eksekutif sering digunakan oleh presiden AS untuk mengeksekusi janji kampanye dan menetapkan kebijakan tanpa melalui proses legislatif yang panjang. Namun, perintah tersebut bisa saja digugat di pengadilan, dan anggaran untuk melaksanakan perintah tersebut biasanya harus disetujui oleh Kongres. Meski demikian, tim Trump tampaknya menyadari tantangan tersebut dan bekerja untuk merencanakan perintah yang dapat segera dilaksanakan dengan efisien.

Baca Juga : Kebijakan Trump Akan Tantang Program Keberagaman di AS

Salah satu fokus utama dari perintah eksekutif Trump pada hari pertama adalah kebijakan perbatasan. Trump diperkirakan akan menandatangani perintah yang mengarah pada penguatan kontrol imigrasi. Termasuk memberikan lebih banyak kekuasaan kepada petugas imigrasi untuk menangkap imigran tanpa catatan kriminal. Selain itu, Trump diperkirakan akan mengirimkan lebih banyak pasukan ke perbatasan AS-Meksiko dan melanjutkan pembangunan tembok perbatasan yang sempat dihentikan oleh pemerintahan Biden. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah lonjakan imigran ilegal yang datang melalui perbatasan selatan.

Peningkatan Produksi Energi sebagai Prioritas

Selain kebijakan perbatasan, Trump juga berencana untuk meningkatkan produksi energi di AS. Dalam kampanyenya, ia sering kali menekankan pentingnya “mengebor, sayang, mengebor” dan “frack, frack, frack,” yang mengacu pada peningkatan pengeboran minyak dan gas alam. Ini sejalan dengan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan AS pada energi dari luar negeri dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor energi.

Beberapa langkah yang direncanakan Trump kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum atau membutuhkan perubahan undang-undang atau peraturan dari lembaga terkait. Meskipun demikian, ada sejumlah tindakan yang dapat segera diambil dengan perintah eksekutif. Trump juga telah menyatakan niatnya untuk mengakhiri kebijakan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang memberikan kewarganegaraan kepada siapa saja yang lahir di AS tanpa memperhatikan status imigrasi orang tua mereka. Tindakan ini, jika diambil, diperkirakan akan menuai perdebatan hukum yang sengit.

Trump juga berencana untuk mencabut dana federal dari sekolah-sekolah yang mengajarkan teori ras kritis, sebuah konsep akademis yang memandang bahwa diskriminasi rasial terstruktur dalam institusi-institusi AS. Selain itu, ia juga berjanji akan mengeluarkan perintah eksekutif yang mengurangi perlindungan terhadap siswa transgender yang diberikan oleh pemerintahan Biden. Trump bahkan menginginkan perintah yang menghentikan pelatihan keberagaman di kalangan kontraktor federal.

Koordinasi Tim dan Lembaga Pemikir yang Terlibat

Di sisi lain, beberapa sumber mengatakan bahwa tim Trump juga sedang mempersiapkan perintah yang akan mempengaruhi proses perekrutan di lembaga pemerintah, terutama yang berkaitan dengan ras atau gender. Meskipun demikian, belum jelas apakah perintah tersebut akan dikeluarkan pada hari pertama atau setelahnya.

Semua perintah ini dikoordinasikan oleh Stephen Miller. Seorang penasihat lama Trump yang kembali dipercaya untuk mendampingi presiden terpilih. Proses penyusunan perintah-perintah eksekutif ini melibatkan lembaga pemikir seperti America First Policy Institute, Conservative Partnership Institute, dan Heritage Foundation, yang semuanya mendukung agenda kebijakan Trump. Meskipun beberapa perintah eksekutif mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk diterapkan. Trump berharap untuk segera melaksanakan sebagian besar dari kebijakan yang dijanjikan di kampanye.

Simak Juga : Menteri Agama Luncurkan Aplikasi Digital Pegon Virtual Keyboard dan Rumah Kitab untuk Perkaya Pembelajaran Agama