American Party SC – Senat Texas pada Sabtu dini hari menyetujui rancangan undang-undang yang berisi penataan ulang peta distrik kongres negara bagian. Langkah ini dilakukan atas dorongan mantan Presiden Donald Trump yang mendorong Partai Republik untuk memperkuat posisi politiknya di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Melalui rancangan ini, Partai Republik berharap dapat membalikkan lima kursi DPR yang saat ini dikuasai oleh Partai Demokrat.
Persetujuan dari Senat Texas datang hanya beberapa hari setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan tersebut pada Rabu. Kini, RUU tersebut akan diserahkan kepada Gubernur Greg Abbott, yang juga berasal dari Partai Republik, untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Proses ini berlangsung di tengah dinamika nasional terkait penataan ulang distrik yang sedang marak di berbagai negara bagian menjelang pemilihan paruh waktu tahun depan.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Gubernur Abbott menyebut bahwa rancangan tersebut merupakan “peta besar yang indah” dan menegaskan bahwa ia akan segera menandatanganinya. Abbott menekankan bahwa penataan ulang peta kongres ini penting bagi keberlangsungan representasi Texas di Washington.
Namun, upaya pengesahan tidak berlangsung mulus. Senator Carol Alvarado dari Partai Demokrat berusaha menggagalkan proses tersebut dengan melakukan filibuster. Strategi ini memungkinkan seorang anggota legislatif berbicara tanpa henti untuk menunda atau menghalangi pemungutan suara. Alvarado memang dikenal pernah melakukan filibuster panjang pada 2021, ketika ia berpidato selama 15 jam nonstop untuk menunda pengesahan peta distrik Texas. Akan tetapi, kali ini filibuster yang ia lakukan terhenti setelah mayoritas Senat Republik mengajukan langkah prosedural langka tepat setelah tengah malam. Tindakan itu menutup perdebatan dan memaksa Senat langsung melakukan pemungutan suara akhir.
Melalui pemungutan suara yang berlangsung lebih dari delapan jam perdebatan, rancangan undang-undang tersebut akhirnya disahkan dengan perolehan 18 suara mendukung dan 11 menolak, seluruhnya mengikuti garis partai. Hasil ini memperlihatkan betapa kuatnya polarisasi politik dalam isu penataan ulang distrik.
Baca Juga : FBI Geledah Rumah John Bolton dalam Penyelidikan Rahasia
Bagi Partai Republik, keberhasilan meloloskan peta baru menjadi salah satu strategi utama untuk menjaga mayoritas tipis mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Sejumlah negara bagian yang dikuasai Partai Republik pun sedang mempertimbangkan langkah serupa. Sebaliknya, Partai Demokrat di negara bagian yang mereka kuasai, termasuk California, juga menyusun peta baru yang dianggap akan memperkuat posisi mereka. Legislator California bahkan telah menyetujui rencana penataan ulang distrik yang diyakini dapat menambah lima kursi kongres untuk Partai Demokrat. Meski begitu, berbeda dengan Texas, rencana California masih memerlukan persetujuan pemilih dalam referendum November mendatang.
Sementara itu, Partai Demokrat di Texas menilai peta baru yang diajukan Partai Republik sarat dengan praktik diskriminatif. Mereka menuding rancangan tersebut melemahkan kekuatan suara komunitas Hispanik dan Afrika Amerika, sehingga berpotensi melanggar hukum federal terkait hak pilih. Senator Royce West, salah satu anggota Partai Demokrat, bahkan memperkirakan peta baru itu akan memangkas jumlah anggota kongres Texas dari kalangan Afrika Amerika di Washington, dari semula empat kursi menjadi hanya dua kursi. Ia menilai hal ini sebagai bentuk kemunduran yang merugikan representasi kelompok minoritas.
Di sisi lain, Senator Phil King dari Partai Republik yang menjadi sponsor utama RUU ini menampik tuduhan diskriminasi. Ia menegaskan bahwa faktor ras sama sekali tidak dipertimbangkan dalam penyusunan peta. Menurutnya, riwayat pemungutan suara menjadi indikator yang lebih sahih dan sudah mapan sebagai dasar penyusunan peta distrik. King juga menambahkan bahwa tim hukumnya memastikan rancangan tersebut sesuai dengan seluruh persyaratan hukum yang berlaku.
Meski telah disetujui oleh legislatif, perjalanan rancangan ini diperkirakan masih panjang. Partai Demokrat telah menyatakan niat mereka untuk menempuh jalur hukum guna menantang legalitas peta baru tersebut. Pengajuan gugatan dipandang sebagai langkah lanjutan untuk melindungi representasi kelompok minoritas dan menolak praktik gerrymandering. Yakni manipulasi batas-batas distrik untuk keuntungan politik tertentu.
Sejumlah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Amerika menilai praktik gerrymandering merugikan demokrasi. Publik khawatir bahwa penataan ulang peta distrik yang hanya menguntungkan partai tertentu akan melemahkan kepercayaan terhadap sistem politik sekaligus mengurangi persaingan yang sehat dalam pemilihan umum.
Texas sendiri sempat mengalami penundaan pembahasan RUU ini karena lebih dari 50 anggota DPR dari Partai Demokrat melakukan aksi walkout. Aksi keluar massal ini sempat menggagalkan kuorum legislatif yang dibutuhkan agar sidang dapat dilanjutkan. Namun, setelah dua minggu, anggota DPR tersebut akhirnya kembali dan proses legislasi pun berlanjut.
Dengan langkah cepat Senat dan dukungan penuh dari Gubernur Abbott. Partai Republik Texas berada di ambang kemenangan besar dalam perebutan peta politik negara bagian. Akan tetapi, resistensi keras dari Partai Demokrat dan kemungkinan gugatan hukum menjadikan isu ini belum sepenuhnya selesai. Polemik ini juga mencerminkan betapa pentingnya peta distrik dalam menentukan arah politik nasional Amerika Serikat. Hal ini terutama menjelang pemilu paruh waktu yang akan datang.
Simak Juga : Century Egg: Telur Ajaib dari Tiongkok yang Penuh Kontroversi
