American Party SC – Partai Republik di California mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan rencana redistricting yang diajukan oleh Gubernur Gavin Newsom. Rencana tersebut bertujuan menambah lima kursi baru bagi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Sebagai langkah untuk menyeimbangkan keuntungan politik yang sebelumnya diperoleh Partai Republik di Texas. Dalam petisi darurat yang diajukan ke Mahkamah Agung California, para legislator Republik menegaskan bahwa konstitusi negara bagian melarang pembahasan rancangan undang-undang tersebut sebelum 18 September. Mereka berargumen bahwa undang-undang baru mengharuskan adanya periode peninjauan selama tiga puluh hari sebelum parlemen dapat mengambil tindakan.
Empat anggota Republik California yang mengajukan gugatan pada Senin lalu meminta pengadilan untuk melarang mayoritas Demokrat di legislatif bergerak lebih cepat tanpa memenuhi ketentuan hukum. Menurut mereka, untuk mempercepat proses diperlukan persetujuan tiga perempat suara di setiap kamar. Sesuatu yang hampir mustahil tercapai mengingat dominasi Demokrat di Sacramento. Melalui permohonan ini, Partai Republik ingin Mahkamah Agung memutuskan perkara secara substansi paling lambat Rabu atau setidaknya menghentikan proses legislasi sampai ada putusan akhir.
Di sisi lain, Partai Demokrat menghadapi tenggat waktu 22 Agustus untuk mengesahkan tiga rancangan undang-undang yang membentuk paket redistricting tersebut. Target ini dibuat agar peta politik baru dapat dimasukkan ke dalam pemungutan suara khusus yang dijadwalkan pada 4 November mendatang. Rencana itu dinilai sebagai strategi Gubernur Newsom untuk memperluas pengaruh Demokrat di Kongres dan menyeimbangkan peta politik nasional yang kini tengah dipengaruhi langkah serupa dari Texas.
Baca Juga : Kekhawatiran Publik AS atas Kehilangan Pekerjaan Ancaman AI
Saat ini Partai Republik menguasai mayoritas tipis di Dewan Perwakilan Amerika Serikat dengan 219 kursi dibandingkan 212 kursi milik Demokrat. Dengan peta politik yang demikian rapuh, perebutan kendali di Kongres pada pemilu sela tahun 2026 diperkirakan berlangsung sangat ketat. Itulah sebabnya setiap langkah redistricting di negara bagian besar seperti California dan Texas dipandang memiliki dampak besar terhadap keseimbangan kekuasaan di tingkat nasional.
Newsom dan Partai Demokrat menggambarkan rencana mereka sebagai upaya darurat. Mereka menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk menanggapi langkah Partai Republik yang dinilai merusak prinsip keadilan demokratis. Sejak 2008, California memiliki komisi independen bipartisan yang ditugasi menggambar ulang peta pemilu setiap sepuluh tahun sesuai sensus. Namun, Newsom menyatakan kondisi luar biasa memaksa negara bagian keluar dari tradisi tersebut demi mengimbangi apa yang disebutnya sebagai rekayasa politik dari Partai Republik yang dipimpin Donald Trump.
Langkah kontroversial ini berawal dari Texas, di mana Gubernur Greg Abbott memimpin upaya redistricting di luar siklus sensus sepuluh tahunan. Rencana tersebut diyakini dapat memberikan lima kursi tambahan bagi Partai Republik di Dewan Perwakilan. Para Demokrat menilai langkah itu tidak hanya melanggar tradisi, tetapi juga berpotensi melemahkan kekuatan politik komunitas minoritas. Mereka berpendapat bahwa penggambaran ulang peta pemilu dengan cara demikian merupakan bentuk pelemahan hak pilih yang menguntungkan satu pihak secara tidak proporsional.
Proses legislasi di Texas pun sempat diwarnai drama politik. Lebih dari lima puluh anggota legislatif Demokrat meninggalkan negara bagian selama dua pekan untuk menggagalkan kuorum yang diperlukan bagi Partai Republik untuk meloloskan rencana tersebut. Aksi itu sempat menghentikan sementara proses, namun para anggota legislatif akhirnya kembali ke Austin pada hari Senin lalu. Mereka mengklaim bahwa langkah tersebut berhasil menarik perhatian publik sekaligus mendorong negara bagian yang dikuasai Demokrat. Termasuk California, untuk mempertimbangkan strategi serupa.
Begitu para legislator Demokrat kembali, pimpinan Partai Republik Texas langsung memberlakukan aturan ketat. Mereka hanya diizinkan masuk dan keluar gedung legislatif apabila menandatangani surat pernyataan bersedia diawasi polisi negara bagian. Polisi ditugaskan memastikan para legislator hadir dalam setiap sidang agar tidak lagi terjadi kebuntuan kuorum. Kebijakan ini menimbulkan protes keras dari pihak Demokrat yang menilai langkah tersebut hanyalah aksi politik yang menghabiskan dana publik.
Salah satu yang menolak keras adalah Nicole Collier, anggota DPR Texas dari Partai Demokrat. Ia menolak menandatangani surat tersebut dan memilih bermalam di gedung legislatif sebagai bentuk protes. Menurutnya, kebijakan itu bukan saja membatasi kebebasan anggota parlemen, tetapi juga menunjukkan kecenderungan otoriter dalam proses politik negara bagian. Meski demikian, kehadiran kembali legislator Demokrat memastikan Partai Republik kini memiliki kuorum penuh untuk melanjutkan pembahasan rencana redistricting mulai Rabu ini.
Situasi politik di California dan Texas menunjukkan bagaimana perebutan kursi di Kongres Amerika Serikat menjadi pertarungan yang tidak hanya berlangsung di tingkat nasional. Tetapi juga diatur dengan strategi legislatif di negara bagian. Dengan keseimbangan kekuasaan yang rapuh, setiap kursi tambahan dipandang sangat berharga dan bisa menentukan siapa. Yang akan menguasai Dewan Perwakilan pada pemilu mendatang.
Simak Juga : Sokushinbutsu: Tradisi Mumi Hidup dari Jepang
