American Party SC – Pemerintahan Presiden Donald Trump diperkirakan akan tetap melanjutkan gelombang kedua pemutusan hubungan kerja (PHK) massal serta pemangkasan anggaran di berbagai lembaga federal, meskipun dua hakim federal telah memerintahkan untuk mempekerjakan kembali ribuan pegawai yang sebelumnya diberhentikan.
Sebelum putusan pengadilan pada hari Kamis, berbagai lembaga pemerintah menghadapi tenggat waktu untuk menyerahkan rencana perampingan skala besar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Trump dalam merombak birokrasi federal secara drastis. Proses ini sebagian besar dipercayakan kepada Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh Elon Musk.
Sejauh ini, Departemen Kehakiman AS telah mengawasi kemungkinan pemberhentian lebih dari 100.000 pegawai dari total 2,3 juta pegawai sipil federal. Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan pembekuan bantuan luar negeri serta membatalkan berbagai program dan kontrak yang ada.
Lembaga-lembaga federal telah menyerahkan cetak biru reorganisasi untuk menjalankan apa yang disebut Trump sebagai “pengurangan tenaga kerja dalam skala besar.” Upaya ini mendapat tantangan dari berbagai pihak yang mengajukan gugatan hukum untuk memperlambat eksekusi kebijakan tersebut. Dua keputusan pengadilan di California dan Maryland memerintahkan agar ribuan pegawai masa percobaan yang telah diberhentikan dalam beberapa minggu terakhir dipekerjakan kembali. Hal ini akan menjadi ujian bagi Trump dalam menanggapi keputusan hukum yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahannya.
Rencana PHK lebih lanjut muncul di tengah kekhawatiran pasar keuangan terhadap dampak kebijakan ekonomi Trump, termasuk perang dagang global yang telah menyebabkan penurunan tajam di pasar saham dalam dua minggu terakhir. Lebih dari 5 triliun dolar AS nilai pasar telah menghilang akibat kekhawatiran akan kemungkinan resesi.
Trump telah menandatangani perintah eksekutif pada 11 Februari yang menginstruksikan semua lembaga federal untuk segera bersiap dalam pengurangan tenaga kerja besar-besaran. Kantor Manajemen Personalia AS kemudian mengeluarkan memo yang mengharuskan setiap lembaga menyusun rencana untuk mengurangi jumlah staf secara signifikan. Rencana ini juga mencakup pemangkasan dana real estat, pengurangan anggaran, serta penghapusan fungsi yang tidak diwajibkan oleh undang-undang.
Baca Juga : Hakim AS Perintahkan Musk dan DOGE Serahkan Catatan
Internal Revenue Service (IRS), badan pemungut pajak federal, berencana memangkas 20% hingga 25% tenaga kerjanya paling lambat 15 Mei. Saat Trump mulai menjabat, IRS memiliki sekitar 100.000 pekerja, sehingga sekitar 25.000 orang diperkirakan akan kehilangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja ini termasuk sekitar 5.000 karyawan yang memilih pensiun dini serta 7.000 pekerja masa percobaan yang sebelumnya telah dipecat. Namun, keputusan pengadilan pada hari Kamis dapat mempengaruhi rencana tersebut dengan mengharuskan pemulihan status pekerja masa percobaan.
Selain IRS, Departemen Urusan Veteran berencana memangkas lebih dari 80.000 pekerja. Departemen Pendidikan AS juga mengumumkan bahwa hampir setengah dari total 4.000 pegawainya akan diberhentikan. Administrasi Jaminan Sosial, yang memberikan tunjangan bagi jutaan warga lanjut usia, berencana memangkas 7.000 pekerja. Sementara itu, Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional, yang bertugas menyediakan prakiraan cuaca, akan memberhentikan lebih dari 1.000 pegawai.
Beberapa lembaga federal telah menawarkan pembayaran pesangon bagi pegawai yang bersedia pensiun dini secara sukarela. Langkah ini bertujuan untuk menghindari kendala hukum yang sering menyertai proses PHK. Serikat pekerja telah berjanji untuk membawa masalah ini ke pengadilan jika PHK massal terus berlanjut.
Keputusan pengadilan terkait pemecatan massal ini menghasilkan berbagai dampak. Hakim Distrik AS William Alsup di San Francisco memutuskan bahwa pegawai masa percobaan yang bekerja di berbagai lembaga seperti Departemen Pertahanan, Urusan Veteran, Pertanian, Energi, Dalam Negeri, dan Keuangan harus kembali dipekerjakan. Namun, Gedung Putih menegaskan akan menentang keputusan tersebut. Putusan ini tidak berlaku bagi pegawai karier yang masuk dalam daftar pemutusan hubungan kerja tahap berikutnya, yang dapat menghilangkan puluhan ribu pekerjaan di pemerintahan federal.
Setelah putusan di California, seorang hakim federal di Maryland, James Bredar, juga memerintahkan pemerintah untuk mempekerjakan kembali puluhan ribu pegawai yang baru direkrut. Hakim Bredar menyetujui gugatan dari 20 negara bagian yang dipimpin oleh Partai Demokrat, yang menuduh bahwa 18 lembaga federal telah melanggar aturan dalam proses pemecatan pegawai masa percobaan.
Dua putusan pengadilan ini menjadi tantangan hukum terbesar bagi rencana perampingan pemerintahan Trump sejauh ini. Meskipun menghadapi perlawanan hukum, pemerintah tetap bertekad untuk melanjutkan pengurangan tenaga kerja di berbagai lembaga federal. Sebagai bagian dari upaya merombak birokrasi pemerintah secara besar-besaran.
Simak Juga : Widy Vierratale Berangkat Umroh, Tampil Anggun dan Penuh Haru
