American Party SC – Langkah mantan Presiden Donald Trump untuk mendorong penataan ulang Peta Distrik Texas telah memicu ketegangan politik nasional. Penataan ulang ini dilakukan bukan pada waktu biasanya setelah sensus, melainkan di tengah dekade, demi keuntungan politik. Tujuannya adalah membalikkan lima kursi Dewan Perwakilan AS yang saat ini dikuasai Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu mendatang.
Usulan Peta Distrik Texas yang baru dari Partai Republik bertujuan untuk membalikkan lima kursi yang saat ini dipegang Partai Demokrat, memperkuat posisi mereka di DPR dan memperbesar peluang untuk menguasai kembali mayoritas di Kongres.
Gubernur California Gavin Newsom, yang memimpin negara bagian dengan jumlah distrik terbanyak, menyatakan kemungkinan untuk membalas dengan menggambar ulang peta distrik di wilayahnya. Ia menyebut akan membawa isu ini ke hadapan para pemilih pada musim gugur jika Texas tetap melanjutkan rencana tersebut.
Baca Juga : Defisit Perdagangan AS Menjadi $60,2 Miliar pada Bulan Juni 2025
Gubernur Illinois JB Pritzker juga ikut bersuara keras. Dalam konferensi pers bersama anggota parlemen Demokrat Texas yang meninggalkan negara bagian untuk menggagalkan kuorum, ia menuduh langkah Trump dan Gubernur Texas Greg Abbott sebagai bentuk kecurangan politik. Aksi para legislator Texas tersebut bertujuan mencegah pemungutan suara terhadap peta baru yang diusulkan.
Partai Demokrat secara nasional hanya perlu merebut kembali tiga kursi untuk memperoleh mayoritas di DPR yang memiliki 435 anggota. Oleh karena itu, perubahan kecil dalam peta distrik dapat berdampak besar terhadap keseimbangan kekuasaan. Jika berhasil mendapatkan kembali mayoritas, Partai Demokrat berpeluang menghambat program legislatif Trump dan membuka penyelidikan terhadap pemerintahannya.
Praktik menggambar ulang distrik secara partisan atau gerrymandering bukanlah hal baru di Amerika Serikat. Namun, kemajuan teknologi seperti perangkat lunak pemetaan dan data pemilih yang lebih detail membuat manipulasi batas distrik semakin presisi hingga ke tingkat lingkungan.
Biasanya, penataan ulang dilakukan setiap satu dekade berdasarkan hasil sensus. Namun, Trump secara terbuka mendorong perubahan ini dilakukan lebih cepat demi keuntungan politik. Ia menyatakan bahwa karena kemenangannya besar di Texas saat Pilpres 2024, Partai Republik berhak atas lebih banyak kursi.
Trump juga mendorong negara bagian Republik lainnya untuk melakukan hal serupa. Seorang pejabat Gedung Putih menyebutkan bahwa lima negara bagian, termasuk Florida, sedang mempertimbangkan perubahan ini. Gubernur Florida Ron DeSantis disebut-sebut terbuka terhadap kemungkinan tersebut.
Partai Republik di Ohio berencana menggambar ulang peta menjelang pemilu 2026, yang bisa berdampak pada dua kursi Demokrat. Di Missouri, Kansas, Kentucky, dan New Hampshire, pembicaraan awal terkait perubahan serupa juga mulai mencuat.
Namun, Partai Demokrat di negara bagian besar menghadapi tantangan tersendiri. Di California, perubahan peta harus melalui komisi independen, dan bila ingin memberi wewenang kepada legislatif, perlu persetujuan pemilih. Gubernur New York Kathy Hochul menyatakan kesiapan bertindak, namun prosesnya akan memakan waktu dan tak bisa selesai sebelum 2026. Sementara di Illinois, ruang gerak Partai Demokrat terbatas karena mereka sudah mendominasi sebagian besar kursi.
Situasi di Texas sendiri semakin memanas. Gubernur Abbott mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung negara bagian agar mencopot Ketua Kaukus Demokrat DPR Texas, Gene Wu, karena meninggalkan negara bagian untuk menggagalkan kuorum. Wu menyebut ancaman tersebut tidak berdasar dan menantang Abbott untuk membuktikannya.
Jaksa Agung Texas Ken Paxton juga mengancam akan mengajukan tindakan hukum serupa terhadap legislator lainnya. Namun, para pakar hukum menilai anggota legislatif memiliki hak untuk melanggar kuorum sebagai bentuk perlawanan politik.
Ketua DPR Texas dari Partai Republik telah mengeluarkan surat perintah agar aparat membawa kembali legislator yang tidak hadir. Abbott bahkan memerintahkan polisi negara bagian untuk menegakkan aturan ini. Karena para legislator telah meninggalkan Texas, mereka berada di luar jangkauan hukum negara bagian. Trump pun menyarankan agar FBI terlibat dalam memaksa mereka kembali.
Persaingan politik terkait penataan ulang distrik kini telah berubah menjadi perlombaan kekuasaan nasional. Hasil dari pertarungan ini akan sangat menentukan arah politik Amerika Serikat pada tahun-tahun mendatang.
Simak Juga : Berani Coba? Snake Wine, Minuman Tradisional Unik dengan Ular Hidup di Dalamnya