American Party SC – Pemerintahan Donald Trump dalam dokumen pengadilan baru-baru ini mengakui telah memberhentikan hampir 25.000 pekerja yang baru direkrut. Saat ini, sejumlah lembaga sedang berusaha mempekerjakan mereka kembali setelah seorang hakim memutuskan bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut kemungkinan besar melanggar hukum.
Dokumen yang diajukan ke pengadilan federal di Baltimore, Maryland, pada Senin malam mencakup pernyataan dari pejabat di 18 lembaga pemerintah. Pejabat tersebut menyatakan bahwa para pekerja yang telah dipekerjakan kembali sedang ditempatkan dalam cuti administratif sementara.
Pemecatan massal ini merupakan bagian dari kebijakan besar pemerintahan Trump untuk merombak pegawai federal. Meskipun telah dilaporkan secara luas, dokumen pengadilan ini menjadi catatan resmi pertama mengenai pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar oleh pemerintahan tersebut.
Beberapa lembaga yang terdampak termasuk Departemen Keuangan, yang memberhentikan sekitar 7.600 pekerja, Departemen Pertanian yang memberhentikan sekitar 5.700 pekerja, serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan yang kehilangan lebih dari 3.200 pegawai. Informasi ini terungkap dalam dokumen pengadilan yang diajukan.
Hakim Pengadilan Distrik AS James Bredar pada 13 Maret menyatakan bahwa pemecatan massal pekerja percobaan yang dilakukan sejak bulan sebelumnya melanggar peraturan terkait pemutusan hubungan kerja pegawai federal. Oleh karena itu, ia memerintahkan pemerintah untuk mempekerjakan mereka kembali sembari menunggu proses hukum lebih lanjut.
Sebagian besar pekerja yang terdampak masih berada dalam masa percobaan, yang umumnya memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Namun, beberapa dari mereka merupakan pegawai federal berpengalaman yang telah lama bekerja dalam pemerintahan.
Keputusan Bredar muncul setelah 19 negara bagian yang dipimpin oleh pemerintahan Demokrat serta Washington, DC, mengajukan gugatan hukum. Mereka menilai bahwa pemecatan massal ini dapat memicu lonjakan klaim pengangguran dan meningkatkan permintaan layanan sosial di tingkat negara bagian.
Kantor Jaksa Agung Maryland, Anthony Brown, yang memimpin gugatan ini, belum memberikan tanggapan resmi terhadap keputusan pengadilan tersebut.
Baca Juga : Warga Venezuela: Kontroversi Deportasi oleh Pemerintahan Trump
Sementara itu, pemerintahan Trump mengajukan banding atas keputusan Bredar. Pada hari Senin, pemerintah meminta pengadilan banding di Richmond, Virginia, untuk menangguhkan keputusan tersebut hingga ada hasil akhir dari kasus ini.
Beberapa jam sebelum putusan Bredar, seorang hakim federal di San Francisco telah mengeluarkan perintah serupa untuk mempekerjakan kembali pekerja percobaan di enam lembaga pemerintah. Lima lembaga tersebut juga termasuk dalam putusan Bredar, serta tambahan satu lembaga lain, yaitu Departemen Pertahanan AS. Pemerintah juga mengajukan banding atas keputusan ini.
Dalam dokumen yang diajukan Senin malam, sejumlah pejabat lembaga menyatakan bahwa mereka telah mempekerjakan kembali semua pekerja yang dipecat atau sedang berupaya melakukannya. Namun, mereka memperingatkan bahwa proses ini memberikan beban administratif yang signifikan serta menyebabkan kebingungan dalam operasional lembaga.
Para pejabat juga menekankan bahwa jika pengadilan banding membatalkan keputusan Bredar, maka lembaga akan kembali memecat pekerja tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan perubahan status ketenagakerjaan dalam waktu singkat bagi ribuan pekerja.
Mark Green, wakil asisten sekretaris di Departemen Dalam Negeri AS, menyoroti dampak dari ketidakpastian ini. Dalam salah satu dokumen pengadilan, ia menyatakan bahwa perubahan status ketenagakerjaan yang terus-menerus ini menyulitkan pengelolaan tenaga kerja secara efektif. Menurutnya, penjadwalan kerja serta tugas pegawai kini sangat bergantung pada jadwal persidangan serta keputusan pengadilan.
Hakim Bredar telah menjadwalkan sidang lanjutan pada 26 Maret untuk mengevaluasi apakah keputusan awalnya akan tetap berlaku selama proses hukum berlangsung. Kasus ini diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan sebelum mencapai putusan akhir.
Simak Juga : Enzy Storia: Potret Perjalanan Ibadah dan Kenangan Ramadan
