American Party SC – Seorang hakim federal di AS sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang pemblokiran terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang berupaya mendeportasi individu yang diduga sebagai anggota geng asal Venezuela. Pemblokiran deportasi ini sebelumnya diberlakukan berdasarkan undang-undang tahun 1798. Hakim tersebut, James Boasberg, akan mengadakan sidang pada hari Jumat untuk menentukan apakah larangan tersebut harus dipertahankan. Selain itu, ia juga akan meninjau apakah pejabat pemerintah telah melanggar perintah yang dikeluarkan.
Sidang ini akan melibatkan pengacara pemerintah serta perwakilan dari American Civil Liberties Union (ACLU). Organisasi ini mengajukan gugatan atas nama sejumlah migran dalam upaya untuk mencegah deportasi mereka. Sidang akan berlangsung di Washington, D.C., pada pukul 2:30 siang waktu setempat atau 18:30 GMT.
Ketegangan antara Hakim Boasberg dan pemerintahan Presiden Trump semakin meningkat. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan para kritikus serta sejumlah pakar hukum terkait potensi krisis konstitusional. Mereka mempertanyakan kemungkinan pemerintahan Trump tidak mematuhi putusan pengadilan. Dalam perkembangan terbaru, Boasberg telah memerintahkan pejabat Departemen Kehakiman untuk memberikan penjelasan paling lambat Selasa depan. Ia ingin mengetahui alasan mereka tidak mengembalikan dua pesawat yang membawa para migran yang telah dideportasi ke El Salvador. Hal ini terjadi setelah ia mengeluarkan perintah penghentian deportasi pada Sabtu malam sebelumnya.
Konstitusi Amerika Serikat mengatur keseimbangan kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki peran yang setara dalam menjaga sistem pemerintahan tetap stabil. Namun, dalam kasus ini, muncul kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump tidak menghormati batasan yang telah ditetapkan oleh sistem hukum.
Menanggapi keputusan pengadilan, Trump menegaskan bahwa ia tidak akan menentang perintah apa pun yang dikeluarkan oleh hakim. Saat berbicara kepada wartawan, ia menegaskan bahwa pemerintahannya memiliki hak untuk “mengusir orang-orang jahat dari negara ini.” Trump juga mengkritik hakim yang mengeluarkan putusan tersebut, dengan menyebutnya sebagai individu berpaham kiri radikal. Ia menilai bahwa hakim semacam itu tidak memahami situasi sebenarnya yang terjadi di lapangan.
Pada hari Selasa, Trump menyerukan agar Kongres memakzulkan Hakim Boasberg, yang dapat berujung pada pemecatannya dari jabatan. Seruan ini langsung mendapat tanggapan dari Ketua Mahkamah Agung AS, John Roberts, yang secara terbuka menegur pernyataan Trump. Boasberg sendiri merupakan hakim yang diangkat oleh mantan Presiden dari Partai Demokrat, Barack Obama. Ia dikukuhkan dalam jabatannya pada tahun 2011 melalui pemungutan suara di Senat yang menghasilkan keputusan hampir bulat, yaitu 96-0. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai hakim pengadilan lokal di Washington, D.C., setelah ditunjuk oleh mantan Presiden dari Partai Republik, George W. Bush.
Baca Juga : Jennifer Coppen dan Aisar Khaled Berbagi Sembako di Bulan Ramadan
Pemerintahan Trump menggunakan Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798 untuk membenarkan pengusiran individu yang mereka klaim sebagai anggota geng Venezuela bernama Tren de Aragua. Deportasi ini dilakukan tanpa keputusan akhir dari hakim imigrasi. Namun, Hakim Boasberg memutuskan untuk memblokir deportasi tersebut selama 14 hari. Ia menilai bahwa undang-undang tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklaim bahwa keberadaan geng Tren de Aragua di Amerika Serikat merupakan bentuk tindakan perang.
Pengacara serta keluarga dari beberapa individu yang dideportasi membantah klaim pemerintah. Mereka menegaskan bahwa anggota keluarga mereka tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok kriminal tersebut. Salah satu individu yang terdampak adalah Andres Guillermo Morales, yang kini ditahan di El Salvador. Istrinya, Deicy Aldana, mengungkapkan kebingungannya terkait alasan pemerintah menghubungkan suaminya dengan Tren de Aragua. Ia menegaskan bahwa suaminya tidak memiliki hubungan apa pun dengan geng tersebut.
Sementara itu, Trump tetap membela kebijakan deportasi yang telah diterapkan. Ia menegaskan bahwa setiap individu yang dideportasi telah melalui “proses pemeriksaan yang sangat ketat.” Meskipun demikian, ia juga menyatakan kesediaannya untuk meninjau kembali kasus-kasus tertentu jika ditemukan kesalahan dalam proses deportasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak ingin melakukan kesalahan dalam kebijakan ini.
Kasus ini terus menjadi sorotan, terutama karena berkaitan dengan hak asasi migran serta keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif dan yudikatif di Amerika Serikat. Keputusan lebih lanjut dari pengadilan akan menentukan apakah pemblokiran deportasi ini akan tetap berlaku atau tidak.
Simak Juga : Deportasi Migran Venezuela dan Pemerintahan Trump
