American Party SC – FBI berencana untuk memperluas daftar pengawasan teroris dengan memasukkan tersangka yang terlibat dalam kartel narkoba dan geng kriminal. Langkah ini didasarkan pada dokumen internal penegak hukum yang diperoleh melalui permintaan catatan publik oleh lembaga transparansi Property of the People. Kemudian dibagikan kepada Reuters. Dalam email tertanggal 9 Mei, FBI meminta lembaga penegak hukum untuk mengirimkan nama-nama individu. Yang dianggap terkait dengan delapan kelompok kriminal yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Presiden Donald Trump.
FBI juga meminta informasi tentang anggota keluarga dan rekan-rekan dari individu yang diyakini memiliki kaitan dengan kelompok tersebut. Email tersebut dikirimkan ke berbagai lembaga, termasuk Asosiasi Sheriff Nasional, yang mengonfirmasi telah menerima permintaan dari FBI. Meskipun FBI menolak memberikan penjelasan mendetail. Mereka menyatakan bahwa daftar pantauan digunakan sebagai alat untuk mencegah masuknya individu yang terlibat dalam kejahatan kekerasan. Perdagangan narkoba, dan penyelundupan manusia ke wilayah Amerika Serikat.
Simak Juga : Legenda Putri Duyung, Mitos atau Kenyataan?
Hingga Agustus 2024, daftar pengawasan itu telah memuat sekitar 1,1 juta nama. Termasuk sekitar 6.000 warga negara dan penduduk tetap Amerika Serikat. Perubahan kebijakan ini diperkirakan akan membuat petugas penegak hukum setempat lebih sering menerima peringatan terkait terorisme saat melakukan pemeriksaan latar belakang. Penghentian lalu lintas melalui basis data Pusat Informasi Kejahatan Nasional.
Pada bulan Februari, pemerintahan Trump secara resmi menetapkan beberapa geng, termasuk MS-13, Tren de Aragua. Serta kartel narkoba Sinaloa sebagai organisasi teroris asing. Mereka dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Amerika. Dalam dokumen yang ditandatangani oleh mantan asisten direktur FBI, disebutkan bahwa lembaga penegak hukum wajib menyerahkan informasi. Yang mereka miliki tentang anggota maupun kerabat dari kelompok-kelompok tersebut kepada Pusat Kontraterorisme Nasional.
Pusat Penyaringan Ancaman yang dikelola oleh FBI akan bertugas menyaring dan menentukan nama-nama yang layak dimasukkan dalam daftar. Selain itu, FBI mengungkapkan bahwa mereka baru saja menambahkan sekitar 300.000 catatan imigrasi ke basis data nasional, termasuk data individu yang telah menerima perintah administratif untuk dideportasi dari Amerika Serikat.
Pada akhir Juli, lembaga penegakan hukum di tingkat negara bagian juga menerbitkan buletin berisi panduan teknis bagi lembaga lokal tentang cara mengajukan nama untuk dimasukkan ke dalam daftar pantauan teroris. Namun, pendekatan baru ini memicu kekhawatiran dari para aktivis hak sipil, yang menilai sistem pengawasan di AS selama ini penuh kekeliruan, tidak transparan, dan melanggar hak asasi manusia.
Direktur Proyek Keamanan Nasional ACLU, Hina Shamsi, mengatakan bahwa perlu ada kejelasan dalam proses penentuan siapa saja yang dianggap terlibat. Karena banyak kasus sebelumnya menunjukkan bukti yang lemah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa contoh yang dikritik termasuk penggunaan atribut seperti tato atau gaya berpakaian sebagai dasar untuk menyimpulkan keterlibatan seseorang dalam suatu geng.
Gedung Putih dan Kantor Direktur Intelijen Nasional menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan segala jalur hukum untuk melindungi warga dari ancaman teroris. Namun, banyak pihak menilai perlu ada batasan dan transparansi, terutama karena perluasan daftar ini berpotensi memengaruhi banyak orang, termasuk mereka yang tidak menyadari bahwa aktivitasnya terkait dengan jaringan kartel narkoba.
Mantan pengacara Departemen Keamanan Dalam Negeri, Spencer Reynolds. Ia mengatakan bahwa dalam konteks jaringan narkoba, jangkauan pengawasan bisa sangat luas karena struktur organisasi yang kompleks dan tersebar. Ia juga menyebut belum jelas apakah individu yang hanya berperan kecil, seperti pengangkut atau penjual, akan langsung dicap sebagai teroris.
Sementara itu, Dewan Pengawas Privasi dan Kebebasan Sipil menyatakan bahwa proses masuknya seseorang ke dalam daftar harus didasarkan pada kecurigaan yang wajar. Pemerintah tidak boleh secara otomatis menambahkan teman atau keluarga seseorang tanpa bukti keterlibatan langsung. Namun, beberapa pengecualian terhadap standar ini tetap berlaku, menurut sumber internal FBI.
Laporan dari dewan tersebut yang diterbitkan pada Januari merekomendasikan perbaikan untuk meningkatkan akurasi daftar. Namun, tak lama setelah laporan itu dirilis, tiga dari empat anggota dewan tersebut diberhentikan oleh pemerintahan Trump. Ryan Shapiro dari Property of the People menganggap kebijakan ini sebagai bagian dari pelemahan supremasi hukum. Serta kemunduran menuju pemerintahan yang semakin otoriter.
Baca Juga : JD Vance Diisyaratkan Trump Jadi Penerus di Pilpres 2028
