American Party SC – DPR AS yang dikuasai oleh Partai Republik telah meloloskan sebuah undang-undang pada Jumat untuk mencegah penutupan pemerintah. Menanggapi tuntutan Presiden terpilih Donald Trump yang menginginkan persetujuan terhadap utang baru sebesar triliunan dolar. Selanjutnya, RUU tersebut akan dikirim ke Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat untuk mendapat persetujuan. Agar pemerintah bisa tetap beroperasi setelah tengah malam (pukul 05.00 GMT pada Sabtu), ketika pendanaan yang ada saat ini berakhir. Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Joe Biden akan menandatangani undang-undang itu jika disetujui oleh Senat.
RUU ini bertujuan untuk memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 14 Maret. Selain itu, undang-undang ini juga menyediakan dana bantuan sebesar $100 miliar untuk negara bagian yang dilanda bencana dan $10 miliar untuk petani. Namun, undang-undang tersebut tidak mencakup kenaikan pagu utang yang menjadi tuntutan utama Trump sebelum ia dilantik pada 20 Januari. Ketua DPR Mike Johnson menyatakan bahwa Partai Republik akan memiliki lebih banyak pengaruh dalam menentukan pengeluaran pemerintah pada tahun mendatang. Ketika mereka menguasai kedua kamar Kongres dan Trump menjabat sebagai Presiden. Ia juga menyebut bahwa Trump mendukung paket tersebut.
Jika penutupan pemerintah terjadi, dampaknya akan sangat luas, mulai dari terganggunya penegakan hukum hingga penutupan taman nasional. Serta tertundanya gaji bagi jutaan pekerja federal. Sebuah asosiasi perdagangan industri perjalanan memperkirakan bahwa penutupan dapat merugikan maskapai penerbangan, hotel. Serta berbagai sektor lainnya hingga $1 miliar per minggu, serta menyebabkan gangguan besar pada musim liburan Natal. Pihak berwenang juga memperingatkan bahwa para pelancong dapat menghadapi antrean panjang di bandara.
Paket yang disahkan melalui pemungutan suara bipartisan 366-34 ini merupakan versi yang telah disederhanakan dari rencana sebelumnya yang dibatalkan setelah mendapat serangan dari Trump dan penasihatnya, miliarder Elon Musk. Mereka mengkritik isi paket yang dianggap terlalu banyak memuat ketentuan yang tidak relevan. Seperti kenaikan gaji untuk anggota parlemen dan pengawasan lebih ketat terhadap manajer manfaat farmasi. Partai Republik kemudian menghapus sebagian besar elemen dalam RUU tersebut, termasuk ketentuan yang membatasi investasi di China. Yang menurut Partai Demokrat akan bertentangan dengan kepentingan Musk.
Elon Musk, yang ditugaskan oleh Trump untuk memimpin gugus tugas pemotongan anggaran, tidak memegang jabatan resmi di Washington. Musk sendiri menyatakan di platform media sosial X bahwa ia senang dengan paket yang telah disetujui tersebut, meskipun ada kritik terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang itu.
Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menyatakan bahwa meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, paket ini masih berhasil mencapai tujuan penting, seperti memberikan bantuan untuk korban bencana dan mencegah penutupan pemerintah. Ia menekankan bahwa meskipun masalah utang dan pengeluaran masih perlu dibahas, upaya ini telah memenuhi kebutuhan mendesak warga Amerika.
Tuntutan Trump untuk menaikkan pagu utang ditolak dengan tegas oleh DPR, bahkan oleh 38 anggota Partai Republik. Pemerintah federal menghabiskan sekitar $6,2 triliun tahun lalu dan memiliki utang lebih dari $36 triliun, sehingga Kongres perlu mengambil tindakan untuk mengesahkan pinjaman lebih lanjut pada pertengahan tahun depan. Mike Johnson menyatakan bahwa masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada bulan Januari.
Beberapa anggota Partai Republik, seperti Rich McCormick, yang menentang RUU tersebut, berpendapat bahwa undang-undang ini tidak akan mengubah arah keuangan negara dan justru menambah beban utang. McCormick menekankan bahwa jika kebijakan ini terus berlanjut, Amerika akan menjadi negara yang tertinggal.
Penutupan pemerintah terakhir kali terjadi selama 35 hari pada masa jabatan pertama Trump, yang disebabkan oleh perselisihan mengenai keamanan perbatasan. Ketegangan terkait batas utang juga pernah menyebabkan kekhawatiran besar di pasar keuangan, karena kegagalan pemerintah AS dalam memenuhi kewajibannya dapat mengguncang sistem keuangan global. Batas utang yang saat ini ditangguhkan berdasarkan perjanjian akan berakhir pada 1 Januari, meskipun anggota parlemen diperkirakan tidak akan membahas masalah ini sebelum musim semi.
Simak Juga : Meta AI WhatsApp dan Gunanya untuk Belajar-Mengajar
