American Party SC – Departemen Pendidikan AS mengumumkan bahwa mereka akan memangkas hampir setengah dari stafnya. Sebuah langkah yang mengarah pada kemungkinan penutupan total departemen tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari misi yang dijalankan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Donald Trump. Yang berencana untuk membubarkan Departemen Pendidikan. Departemen ini bertanggung jawab mengelola pinjaman mahasiswa yang mencapai $1,6 triliun, menegakkan hak sipil di sekolah. Serta memberikan dana federal kepada distrik-distrik yang membutuhkan.
Menteri Pendidikan Linda McMahon mengonfirmasi bahwa pemecatan massal ini adalah bagian dari mandat presiden untuk menutup departemen tersebut. Pemutusan hubungan kerja ini akan mengurangi jumlah staf dari 4.133 orang pada awal Januari menjadi hanya 2.183 orang. Sebelumnya, departemen ini juga menutup kantor-kantornya di wilayah Washington, DC. Yang diberitahukan kepada staf untuk tutup mulai Selasa malam hingga Rabu. Penutupan kantor ini menimbulkan spekulasi terkait masalah keamanan, meskipun belum ada penjelasan resmi.
Pemecatan massal ini merupakan bagian dari kebijakan pemangkasan besar-besaran yang diterapkan oleh Trump untuk merampingkan pemerintahan AS. Upaya ini dipimpin oleh Elon Musk melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE). Yang telah berhasil mengurangi lebih dari 100.000 pekerjaan di birokrasi federal. Trump juga mengklaim bahwa kebijakan ini menghemat anggaran hingga $105 miliar. Meskipun beberapa laporan menunjukkan bahwa akuntansi tersebut memiliki banyak kesalahan. Selain itu, meskipun ada pemangkasan biaya, sejumlah pejabat Gedung Putih dan anggota parlemen Republik merasa kebijakan ini semakin tidak populer di kalangan publik.
Baca Juga : Senator AS Tuduh Trump Melemahkan Ukraina
Semua lembaga pemerintah telah diperintahkan untuk menyusun rencana pemangkasan besar-besaran yang harus diserahkan paling lambat pada Kamis mendatang. Beberapa lembaga bahkan menawarkan paket pensiun dini dengan pembayaran hingga $25.000 bagi karyawan yang bersedia pensiun lebih awal. Langkah ini dianggap sebagai cara untuk memenuhi target pemangkasan dengan lebih mudah, dan beberapa lembaga juga menawarkan paket pensiun dini dengan mempermudah persyaratan kelayakan.
Serikat pekerja yang mewakili lebih dari 2.800 pegawai Departemen Pendidikan menanggapi pemecatan massal ini dengan keras. Mereka mengkritik kebijakan tersebut sebagai langkah yang tidak adil bagi ribuan pekerja yang telah mendedikasikan karier mereka untuk melayani warga negara Amerika. Sheria Smith, Presiden Federasi Pegawai Pemerintah Amerika Lokal 252. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini hanya menciptakan kekacauan dan ketidakprofesionalan di seluruh birokrasi pemerintah.
Selain Departemen Pendidikan, lembaga lain yang terdampak kebijakan ini termasuk Kantor Manajemen Personalia, Administrasi Jaminan Sosial, dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, yang juga menawarkan paket pensiun dini kepada karyawan mereka. Beberapa lembaga seperti Securities and Exchange Commission bahkan menawarkan bonus untuk mendorong pensiun dini. Sementara General Services Administration juga berencana untuk menawarkan pembayaran kepada para pegawai mereka.
Pemerintah federal, meskipun menghadapi kritik atas pemangkasan besar-besaran ini, mengklaim bahwa langkah tersebut penting untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar $162 miliar dibayar secara tidak tepat oleh pemerintah federal pada tahun fiskal 2024, dengan sebagian besar dari jumlah tersebut berupa pembayaran berlebih. Di sisi lain, pengeluaran total pemerintah mencapai $6,75 triliun, dengan banyak program yang telah dibatalkan untuk mengurangi anggaran.
Beberapa lembaga telah mengumumkan angka pemangkasan staf mereka, seperti Departemen Urusan Veteran yang berencana mengurangi lebih dari 80.000 pekerja dan Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional yang berencana memotong 1.029 staf. Namun, banyak lembaga lain belum mengungkapkan rincian pemangkasan mereka, meskipun tenggat waktu untuk menyerahkan rencana tersebut semakin dekat.
Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi biaya dan efisiensi, beberapa lembaga bahkan menawarkan pembayaran pembelian yang memungkinkan pekerja menerima uang untuk pensiun lebih awal. Langkah ini bersifat sukarela dan mengurangi risiko hukum karena pekerja yang menerima tawaran tersebut harus mengembalikan uang jika mereka bekerja di pemerintah lagi dalam lima tahun. Para ahli kebijakan publik menilai bahwa strategi ini efektif untuk mengurangi oposisi hukum, karena bersifat sukarela dan lebih sulit untuk digugat.
Simak Juga : Merek Hijab Instan dan Printed Lokal yang Nyaman dan Terjangkau
