American Party SC – Departemen Luar Negeri memulai pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.350 pegawai pada hari Jumat, sebagai bagian dari Restrukturisasi Trump, yaitu restrukturisasi besar-besaran korps diplomatik yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Langkah ini dinilai belum pernah terjadi sebelumnya dan mengundang kekhawatiran dari banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut dapat melemahkan kemampuan Amerika dalam memperjuangkan kepentingannya di dunia internasional.
Pemutusan hubungan kerja ini mencakup 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 anggota dinas luar negeri yang bertugas di dalam negeri. Langkah tersebut diambil di tengah berbagai krisis global yang sedang dihadapi Amerika, termasuk perang Rusia-Ukraina, konflik berkepanjangan di Gaza, serta ketegangan yang meningkat di Timur Tengah antara Israel dan Iran.
Dalam pemberitahuan internalnya, Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk merampingkan operasi di dalam negeri agar lebih fokus pada prioritas diplomatik. Pemangkasan tersebut diklaim menyasar fungsi-fungsi yang dianggap tidak esensial, duplikatif, atau memiliki potensi efisiensi yang besar.
Baca Juga : Perombakan Besar Departemen Luar Negeri di Era Trump
Secara keseluruhan, jumlah pegawai yang akan terdampak diperkirakan mencapai hampir 3.000 orang, termasuk mereka yang mengundurkan diri secara sukarela. Jumlah ini merupakan bagian dari total 18.000 pegawai yang bertugas di Amerika Serikat. Perombakan ini menjadi tahap awal dari kebijakan luar negeri Trump yang menekankan prinsip “America First”, dengan tujuan menyelaraskan birokrasi diplomatik agar sesuai dengan visinya.
Namun, banyak mantan diplomat dan pengamat kebijakan luar negeri menyampaikan keprihatinan atas keputusan ini. Mereka menilai bahwa pemecatan massal terhadap tenaga profesional berpengalaman justru akan melemahkan posisi Amerika dalam menghadapi persaingan global, khususnya terhadap negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia yang terus memperluas pengaruh mereka secara agresif.
Senator Demokrat Tim Kaine mengkritik keras langkah ini dan menyebutnya sebagai keputusan yang membahayakan keamanan nasional. Ia menilai bahwa saat dunia menghadapi tantangan serius, seperti ekspansi militer Tiongkok dan serangan brutal Rusia, Amerika justru melemahkan institusi diplomatiknya sendiri.
Di tengah pemecatan tersebut, suasana emosional menyelimuti kantor pusat Departemen Luar Negeri di Washington. Ratusan pegawai berkumpul untuk memberikan dukungan moral kepada rekan-rekan mereka yang diberhentikan. Beberapa orang terlihat menangis, membawa barang-barang mereka dalam kotak, dan saling berpelukan untuk mengucapkan perpisahan.
Demonstrasi dukungan juga berlangsung di luar gedung, dengan sejumlah orang membawa spanduk bertuliskan “Terima kasih para diplomat Amerika”. Senator Chris Van Hollen turut hadir dalam aksi solidaritas tersebut. Sementara itu, di dalam gedung telah disiapkan sejumlah konter khusus bagi pegawai yang diberhentikan untuk menyerahkan perlengkapan kerja seperti lencana, laptop, dan ponsel milik institusi.
Pemerintah juga membagikan daftar periksa lima halaman kepada para pegawai yang terkena dampak. Berisi prosedur pemisahan dan pemberitahuan bahwa akses ke fasilitas dan email akan dicabut mulai pukul lima sore waktu setempat. Beberapa pegawai yang sebelumnya bertugas menangani pemukiman kembali warga Afghanistan juga turut terdampak oleh kebijakan ini.
Pada bulan Februari, Presiden Trump memerintahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk melakukan perombakan menyeluruh terhadap struktur dinas luar negeri. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh aparatur sipil mendukung sepenuhnya arah kebijakan luar negeri pemerintah. Trump berulang kali menyatakan tekadnya untuk membersihkan birokrasi dari unsur-unsur yang dianggap tidak loyal.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi, pemerintahan Trump telah membubarkan Badan Bantuan Internasional AS (USAID). Serta meleburkan fungsinya ke dalam Departemen Luar Negeri. Menteri Rubio menggambarkan bahwa struktur kementerian saat ini terlalu besar dan tidak efisien dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Ia mendorong penguatan kedutaan besar dan penghapusan beberapa kantor yang dinilai tidak lagi relevan dengan kepentingan inti Amerika.
Rencana perombakan ini ditargetkan selesai pada awal Juli, namun sempat terhambat oleh proses hukum. Setelah Mahkamah Agung mengizinkan kelanjutannya. Kantor penasihat Gedung Putih bersama Kantor Manajemen Personalia mulai menyusun panduan bagi seluruh lembaga federal untuk memastikan pelaksanaan PHK sesuai aturan hukum.
Simak Juga : Enemy Soul: Ketika Musuh di Kehidupan Lampau Hadir Kembali
