American Party SC – Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat tengah berupaya mendorong pengesahan rancangan undang-undang (RUU) pemotongan pajak yang diajukan oleh mantan Presiden Donald Trump. Upaya ini dilakukan meskipun menghadapi perpecahan Partai Republik internal yang cukup tajam dan risiko politik yang besar. RUU tersebut sempat tertunda selama beberapa hari namun akhirnya maju dalam rapat langka Komite Anggaran DPR pada Minggu malam. Dalam rapat tersebut, empat anggota Partai Republik dari kubu konservatif garis keras memberikan suara agar RUU tersebut bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
Rencana ini muncul di tengah kekhawatiran atas kondisi fiskal Amerika Serikat. Lembaga pemeringkat Moody’s baru saja menurunkan peringkat kredit pemerintah federal AS karena dianggap kurang memiliki kemauan politik. Untuk menangani utang nasional yang kini mencapai 36,2 triliun dolar AS. Penurunan peringkat ini juga berdampak negatif terhadap pasar saham AS, yang melemah pada hari perdagangan pertama setelah keputusan tersebut diumumkan.
Baca Juga : 737 MAX Keluarga Korban Tolak Kesepakatan Boeing
RUU pajak yang diusulkan ini akan menghadapi tahap berikutnya dalam sidang Komite Peraturan DPR pada Rabu dini hari waktu setempat. Sidang tersebut dijadwalkan untuk membahas sejumlah amandemen terhadap RUU sebelum menuju ke pemungutan suara di lantai DPR. Ketua DPR Mike Johnson berharap pemungutan suara bisa dilaksanakan paling lambat Kamis, agar tidak melewati tenggat waktu yang telah ditetapkannya sendiri sebelum libur Memorial Day pada 26 Mei.
Namun di dalam tubuh Partai Republik sendiri, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan. Salah satu isu yang memecah suara adalah rencana pemotongan terhadap Medicaid, program layanan kesehatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pembatasan pengurangan pajak negara bagian dan lokal (SALT) juga menjadi perdebatan. Terutama di kalangan anggota Partai Republik dari negara bagian seperti New York dan California yang sangat bergantung pada kebijakan ini.
Wakil Ketua DPR Steve Scalise mengakui bahwa masih banyak pertemuan internal yang harus dilakukan guna menyatukan pandangan dari kelompok moderat hingga konservatif. Ia menyebutkan bahwa isi dari RUU ini sangat kompleks dan mencakup banyak aspek yang sensitif bagi masing-masing kubu. Sementara itu, Kantor Anggaran Kongres yang bersifat nonpartisan memperkirakan bahwa RUU ini akan menambah beban utang nasional antara 3 hingga 5 triliun dolar dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan.
Kubu konservatif terus menuntut adanya pemangkasan anggaran lebih dalam, terutama terhadap program-program seperti Medicaid dan kredit pajak energi hijau. Mereka menganggap penghematan ini penting untuk mengimbangi biaya pemotongan pajak yang diusulkan dalam RUU. Salah satu tokoh konservatif, Chip Roy dari Texas, menyatakan bahwa RUU saat ini belum layak disahkan dan masih perlu perbaikan sebelum menjadi produk akhir yang dapat diterima semua pihak.
Salah satu ide yang sedang dipertimbangkan adalah mempercepat penghapusan insentif pajak energi hijau guna menambah ruang fiskal dalam RUU. Selain itu, beberapa legislator Republik juga sedang mempertimbangkan penerapan persyaratan kerja bagi penerima Medicaid, yang kemungkinan akan diberlakukan mulai 2027. Meskipun demikian, usulan ini mendapat tentangan dari anggota Partai Republik yang lebih moderat. Yang khawatir akan dampaknya terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Jika RUU ini lolos dari DPR, Senat yang dikuasai Partai Republik telah menyatakan niat mereka untuk melakukan revisi terhadap isi RUU tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan politik mengenai kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah masih jauh dari selesai. Kendati menghadapi tekanan dari berbagai pihak, para pemimpin Republik seperti Johnson dan Menteri Keuangan Scott Bessent tetap optimis bahwa pengesahan RUU ini akan menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi fiskal negara.
Secara garis besar, RUU ini bertujuan untuk memperpanjang pemotongan pajak yang pertama kali disahkan pada 2017. Hal ini termasuk pemotongan atas tip dan lembur, peningkatan anggaran pertahanan. Serta pendanaan tambahan untuk kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan Partai Republik untuk menyatukan pandangan internal dan menanggapi kekhawatiran publik terhadap beban utang negara yang terus meningkat.
Simak Juga : Ide Desain Rumah Dengan Taman Minimalis 2 Lantai Bertema Klasik Eropa
