American Party SC – Rencana Senat Amerika Serikat yang diusung Partai Republik untuk menjadikan pemotongan pajak yang diberlakukan pada era Presiden Donald Trump tahun 2017 bersifat permanen menimbulkan kekhawatiran terkait potensi peningkatan defisit anggaran. Langkah ini mendapat kritik dari para analis independen dan kelompok konservatif fiskal yang memperingatkan kemungkinan “lingkaran utang” yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Beberapa senator Partai Republik, termasuk Pemimpin Mayoritas John Thune, berupaya mempermanenkan kebijakan pemotongan pajak yang dijadwalkan berakhir pada akhir tahun ini. Mereka berencana menggunakan manuver parlemen guna mengabaikan perlawanan dari Partai Demokrat. Berdasarkan aturan yang berlaku, rancangan undang-undang tidak boleh memperbesar defisit melampaui jangka waktu sepuluh tahun. Namun, Partai Republik berusaha menghindari kendala tersebut dengan mengklaim bahwa kebijakan pajak tidak akan mengalami perubahan. Meskipun proyeksi menunjukkan potensi kehilangan pendapatan lebih dari 4 triliun dolar AS.
Usulan ini memicu perpecahan di dalam Partai Republik sendiri. Terutama di kalangan konservatif fiskal yang khawatir akan dampak kebijakan tersebut terhadap keuangan negara. Beberapa anggota DPR dari Partai Republik, seperti Thomas Massie dari Kentucky, telah menyatakan keberatan mereka. Massie menilai kebijakan ini hanya akan membebani anggaran negara dan memperbesar utang.
Selain Massie, beberapa legislator lain seperti Victoria Spartz dan David Schweikert juga mengungkapkan kekhawatiran mereka. Schweikert bahkan menyebut langkah ini sebagai bentuk penghindaran terhadap pengambilan keputusan sulit mengenai pengurangan pengeluaran dan modernisasi fiskal. Ia menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan integritas intelektual yang seharusnya dimiliki oleh pembuat kebijakan.
Dorongan untuk menjadikan pemotongan pajak bersifat permanen mencerminkan pengaruh Donald Trump yang masih kuat di dalam Partai Republik. Selama kampanye pemilihan presiden 2024, Trump secara konsisten menyerukan kebijakan ini dan meningkatkan tekanan terhadap anggota parlemen melalui berbagai pernyataan di media sosial. Meskipun demikian, masih ada keraguan di kalangan Partai Republik mengenai efektivitas strategi tersebut dalam jangka panjang.
Beberapa senator dari Partai Republik yang mendukung kebijakan ini berpendapat bahwa perkiraan dampak terhadap utang negara tidak akurat. Dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada Trump pada 13 Februari, sembilan anggota Komite Keuangan Senat menyatakan komitmen mereka untuk menentang perpanjangan sementara pemotongan pajak dan mendukung kebijakan yang lebih permanen.
Ketika pemotongan pajak ini pertama kali diberlakukan pada tahun 2017. Partai Republik berargumen bahwa kebijakan tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan menguntungkan negara secara keseluruhan. Namun, laporan dari Kantor Anggaran Kongres yang bersifat nonpartisan menunjukkan bahwa perubahan pajak tersebut justru meningkatkan defisit federal sekitar 1,9 triliun dolar AS dalam satu dekade, meskipun memperhitungkan dampak positif terhadap perekonomian.
Baca Juga : Demokrat Ajukan Gugatan terhadap Trump atas Perintah Eksekutif Pemilu
Di sisi lain, Partai Republik kembali menggunakan argumen pertumbuhan ekonomi sebagai justifikasi untuk melanjutkan pemotongan pajak ini. Selain itu, mereka juga mengusulkan penghapusan pajak atas tip, pembayaran lembur. Serta tunjangan Jaminan Sosial sebagai bagian dari strategi fiskal mereka.
Lembaga pemantau anggaran seperti Komite Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab (CRFB) telah memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat memperbesar defisit hingga 4,6 triliun dolar AS dalam sepuluh tahun ke depan. Menurut Marc Goldwein, direktur kebijakan senior CRFB, peningkatan defisit ini dapat menyebabkan suku bunga yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan memperbesar jumlah utang yang harus dibayar oleh pemerintah.
Saat ini, pembayaran bunga atas utang nasional telah mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS dari total anggaran federal sebesar 6,7 triliun dolar AS pada tahun lalu. Jika defisit terus meningkat, beban bunga akan semakin besar dan berisiko mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting lainnya.
Senat tengah mengupayakan revisi terhadap rencana anggaran yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR. Revisi ini bertujuan untuk memasukkan ketentuan pemotongan pajak permanen, yang jika disetujui, akan kembali melalui proses persetujuan di kedua kamar Kongres. Untuk menghindari hambatan dari Partai Demokrat, Partai Republik berencana menggunakan mekanisme rekonsiliasi anggaran. Strategi ini memungkinkan mereka untuk mengesahkan kebijakan fiskal tanpa perlu mengkhawatirkan potensi filibuster di Senat.
Namun, proses ini bukan tanpa tantangan. Partai Republik hanya memiliki mayoritas tipis di DPR, sehingga mereka tidak boleh kehilangan lebih dari satu suara dalam pemungutan suara. John Thune menyatakan bahwa mereka terus menggodok strategi terbaik untuk memastikan RUU ini dapat disahkan baik di DPR maupun Senat.
Selain persoalan pemotongan pajak, Partai Republik juga menghadapi beberapa tenggat waktu penting terkait pendanaan pemerintah. Pemerintah federal membutuhkan undang-undang anggaran baru sebelum 14 Maret untuk menghindari kemungkinan penutupan operasional. Selain itu, batas utang nasional juga harus dinaikkan pada pertengahan tahun untuk mencegah potensi gagal bayar yang dapat mengguncang perekonomian.
Dengan berbagai tantangan yang ada, kebijakan pemotongan pajak permanen ini masih menjadi perdebatan sengit di dalam Kongres. Sementara Partai Republik berusaha memenuhi tuntutan Trump, kelompok konservatif fiskal tetap waspada terhadap dampak jangka panjang yang dapat membebani ekonomi negara di masa mendatang.
Simak Juga : Fashion Hijab untuk Wanita Bertubuh Berisi agar Modis dan Percaya Diri
