American Party SC – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan akan segera menandatangani perintah eksekutif. Yang menghapus program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) dari institusi militer. Selain itu, ia juga berencana mempekerjakan kembali ribuan personel militer yang sebelumnya diberhentikan akibat penolakan terhadap vaksin COVID-19 selama pandemi. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Yang baru saja dilantik setelah memperoleh suara yang cukup untuk menduduki jabatan tersebut.
Dalam sambutan pertamanya kepada media di Pentagon, Hegseth menyatakan bahwa penghapusan inisiatif DEI dalam militer akan menjadi prioritas utamanya. Ia juga kembali mengusulkan penggunaan nama-nama jenderal Konfederasi untuk dua pangkalan utama yang sebelumnya telah diganti namanya pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Menurut Hegseth, langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk membawa perubahan signifikan di Departemen Pertahanan.
Hegseth mengindikasikan bahwa akan ada lebih banyak perintah eksekutif di masa mendatang. Langkah ini, menurutnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa militer tetap fokus pada kesiapan tempur dan kemampuan peperangan. Serta tanpa terganggu oleh program-program yang ia anggap tidak relevan dengan tugas inti militer. Pada hari pertamanya bekerja penuh di Pentagon. Hegseth juga menegaskan komitmennya untuk memulihkan kebijakan yang sejalan dengan arahan pemerintahan Trump sebelumnya.
Baca Juga : Perbedaan Pendapat Partai Republik tentang Pemotongan Pajak
Sementara itu, Angkatan Udara AS pada hari sebelumnya menyatakan akan tetap melanjutkan penggunaan video pelatihan yang menampilkan penerbang kulit hitam pertama di militer, yakni Tuskegee Airmen. Namun, materi ini telah melalui proses peninjauan untuk memastikan kepatuhannya terhadap larangan baru Trump terkait program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.
Di tengah langkah-langkah yang kontroversial ini, Hegseth disambut hangat oleh Jenderal Angkatan Udara CQ Brown. Meskipun Hegseth sebelumnya mengkritik Brown dalam buku terbarunya. Saat ditanya apakah ia berniat untuk memecat Brow. Hegseth dengan nada bercanda menyatakan bahwa ia mendukung Brown dan antusias untuk bekerja sama dengannya. Pernyataan ini menunjukkan upaya Hegseth untuk meredakan spekulasi terkait kemungkinan pemecatan petinggi militer dalam jumlah besar, yang sebelumnya menjadi isu dalam proses konfirmasinya.
Di sisi lain, perubahan yang diusulkan Hegseth juga memunculkan perdebatan, mengingat posisi Menteri Pertahanan biasanya diberikan kepada kandidat dengan pengalaman luas dalam mengelola organisasi besar dan mendapatkan dukungan bipartisan. Langkah-langkah Hegseth dipandang sebagai perubahan signifikan yang dapat memengaruhi arah kebijakan militer di masa mendatang.
Selain fokus pada kebijakan internal, Hegseth juga kembali menyebut pangkalan militer dengan nama-nama lamanya, seperti Fort Benning dan Fort Bragg, yang sebelumnya telah diubah menjadi Fort Moore dan Fort Liberty. Perubahan nama ini dilakukan selama pemerintahan Biden sebagai bagian dari upaya untuk mengganti nama pangkalan yang mengacu pada perwira Konfederasi. Namun, Hegseth menilai langkah tersebut tidak relevan dan menyatakan bahwa fokusnya adalah pada isu-isu yang lebih mendesak, seperti kesiapan militer dan pemulihan personel yang diberhentikan.
Hegseth juga menyampaikan rencananya untuk melarang kembali individu transgender bertugas di militer, mengikuti kebijakan yang sempat diumumkan oleh Trump selama masa jabatan pertamanya. Namun, kebijakan tersebut sebelumnya tidak sepenuhnya diterapkan, karena pemerintahannya hanya membekukan perekrutan baru sementara tetap mengizinkan personel transgender yang sedang bertugas untuk melanjutkan karier mereka. Presiden Biden kemudian membatalkan larangan tersebut pada tahun 2021, memungkinkan individu transgender untuk bertugas di militer tanpa pembatasan.
Kebijakan-kebijakan baru ini memperlihatkan fokus pemerintahan Trump yang lebih besar pada penguatan internal militer. Dengan memprioritaskan kesiapan tempur, pemerintahannya berupaya mengesampingkan kebijakan yang dinilai kurang relevan dengan tugas utama militer. Meski demikian, langkah-langkah ini diperkirakan akan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk anggota Kongres dan publik.
Simak Juga : Tren Fashion Jilbab di Kalangan Wanita Muslimah
