American Party SC – Dengan batas waktu 14 Maret yang semakin dekat, Kebuntuan kongres AS masih mencapai kesepakatan untuk mencegah penutupan pemerintahan. Partai Republik dan Demokrat masih berada dalam kebuntuan yang dapat membawa Washington ke dalam situasi yang lebih rumit.
Pembahasan mengenai anggaran semakin sulit karena Presiden Donald Trump menolak beberapa undang-undang pengeluaran yang telah disetujui Kongres. Selain itu, ia juga menunda bantuan luar negeri dan memberhentikan puluhan ribu pekerja federal. Kedua pihak menilai tindakan ini sebagai tantangan utama dalam mencapai kesepakatan terkait pendanaan pemerintah setelah 14 Maret.
Demokrat berupaya mendapatkan jaminan agar Trump dan orang-orang yang berwenang, termasuk miliarder Elon Musk, tidak dapat memangkas anggaran lebih lanjut. Mereka juga ingin memastikan bahwa tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja atau penghapusan program pemerintah yang dianggap penting. Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menegaskan bahwa hukum harus tetap ditegakkan dalam perundingan ini.
Di sisi lain, Partai Republik berpendapat bahwa Demokrat berusaha membatalkan kebijakan Trump, yang menurut mereka tidak realistis. Senator Susan Collins dari Maine menyebut bahwa permasalahan utama adalah upaya Demokrat memasukkan ketentuan yang membatasi wewenang presiden dalam RUU anggaran. Collins mengatakan bahwa ia hampir mencapai kesepakatan dengan Demokrat untuk mendanai pemerintahan hingga 30 September. Trump juga telah menyatakan dukungannya terhadap pendekatan ini melalui media sosial.
Namun, Senator Demokrat Patty Murray menilai bahwa langkah tersebut akan memberi Trump keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran. Menurutnya, ini dapat menyebabkan kekurangan dana bagi beberapa program jaring pengaman sosial. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap anggaran militer, terutama ketika Amerika Serikat menghadapi tantangan dari negara lain seperti Rusia dan Tiongkok.
Kesepakatan yang sedang dibahas saat ini hanya mencakup sebagian anggaran, termasuk pendanaan untuk Departemen Pertahanan dan Badan Perlindungan Lingkungan. Perundingan ini tidak membahas beban utang negara yang semakin meningkat maupun program-program tunjangan sosial seperti Jaminan Sosial dan Medicare yang terus berkembang.
Baca Juga : Pemotongan Pajak Permanen dan Dampaknya terhadap Defisit AS
Sementara itu, Partai Republik juga tengah mendorong perpanjangan pemotongan pajak yang disahkan pada 2017 di era pemerintahan Trump. Versi terbaru dari kebijakan ini telah disetujui di DPR dengan selisih tipis. Jika diterapkan, pemotongan pajak tersebut akan mencapai 4,5 triliun dolar AS dan diimbangi dengan pengurangan belanja negara sebesar 2 triliun dolar AS dalam satu dekade. Namun, analis independen memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat memperburuk utang nasional yang saat ini mencapai 36 triliun dolar AS.
Ketua DPR, Mike Johnson, menyatakan bahwa ia berupaya mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan sementara. Dalam wawancara dengan NBC di acara “Meet the Press”, Johnson menegaskan bahwa mereka bekerja keras agar pemerintahan tetap berjalan. Ia juga meminta Partai Demokrat untuk berunding secara lebih terbuka dan masuk akal dalam pembahasan ini.
Saat ini, Johnson memimpin mayoritas tipis di DPR dengan perbandingan 218-215. Tahun lalu, ia beberapa kali membutuhkan dukungan dari Demokrat untuk meloloskan berbagai kebijakan. Di Senat, suara dari Partai Demokrat juga dibutuhkan untuk meloloskan sebagian besar rancangan undang-undang, karena Partai Republik hanya memiliki 53 kursi, kurang dari ambang batas 60 suara.
Pemerintahan Trump telah menegaskan bahwa pemotongan anggaran akan tetap berjalan. Minggu lalu, pejabat pemerintah memerintahkan lembaga federal untuk bersiap menghadapi pemutusan hubungan kerja tambahan di luar 100.000 pegawai yang telah diberhentikan sebelumnya. Pada tahun lalu, pemerintah memiliki sekitar 2,3 juta pekerja sipil.
Jika Kebuntuan kongres AS mencapai kesepakatan sebelum 14 Maret, pemerintah akan terpaksa merumahkan ratusan ribu pekerja dan menghentikan berbagai layanan yang dianggap tidak esensial. Beberapa layanan yang akan terdampak adalah regulasi keuangan dan pengelolaan sampah di taman nasional.
Penutupan pemerintah sebelumnya yang berlangsung selama 35 hari pada awal 2019 masih menjadi yang terlama dalam sejarah. Saat itu, perdebatan terjadi antara Trump dan anggota parlemen terkait anggaran untuk pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko.
Saat ini, perselisihan antara Partai Republik dan Demokrat terus berlangsung. Para pembuat undang-undang saling menyalahkan atas potensi penutupan pemerintahan. Jeffries menegaskan bahwa Partai Republik bertanggung jawab untuk mendanai pemerintah karena mereka mengendalikan Kongres dan Gedung Putih. Namun, Perwakilan Partai Republik John Rutherford menuduh Demokrat sebagai pihak yang akan menyebabkan penutupan pemerintahan jika mereka menolak perpanjangan anggaran sementara hingga September.
Ketidakpastian mengenai anggaran ini masih menjadi perhatian utama di Washington. Jika tidak ada kesepakatan dalam waktu dekat, dampaknya dapat dirasakan oleh jutaan warga Amerika serta stabilitas pemerintahan secara keseluruhan.
Simak Juga : Gaya Hijab Tantri Kotak: Dari Kasual hingga Rock and Roll
