American Party SC – Kebijakan Pemangkasan Pegawai oleh Musk dalam mengurangi jumlah pegawai federal didukung oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Sejauh ini, kebijakan tersebut telah menyebabkan lebih dari 20.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Selain itu, pemerintah juga menawarkan skema pembelian saham kepada sekitar 75.000 pegawai sebagai bagian dari upaya efisiensi.
Ancaman Musk muncul setelah beberapa pejabat pemerintahan Trump menginformasikan bahwa pegawai federal tidak diwajibkan menjawab email tersebut. Namun, Musk tetap bersikeras bahwa ketidakpatuhan akan dianggap sebagai pengunduran diri. Beberapa instansi pemerintah, seperti Departemen Keuangan AS, meminta pegawai mereka untuk merespons permintaan Musk. Sebaliknya, lembaga lain seperti Pentagon tidak mengikuti arahan tersebut.
Sebelum tenggat waktu tengah malam yang ditetapkan oleh Musk, Kantor Manajemen Personalia AS (OPM) menginstruksikan agar pegawai dapat mengabaikan email tersebut. Namun, Musk tampaknya tidak tergoyahkan oleh keputusan ini. Dalam pernyataannya di media sosial X, ia menegaskan bahwa pegawai yang tidak menanggapi email pertama akan diberi kesempatan lain. Jika tetap tidak merespons, mereka akan diberhentikan. Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Musk.
Tindakan Musk menciptakan ketegangan baru dalam pemerintahan Trump yang masih dalam tahap awal. Langkah ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan Musk dalam restrukturisasi pemerintahan. Bahkan setelah adanya panduan dari OPM, beberapa instansi tetap mendorong pegawai mereka untuk menanggapi email tersebut. Seorang manajer senior di General Services Administration, yang bertanggung jawab atas pengelolaan gedung federal, menyarankan pegawainya untuk merespons email Musk meskipun sifatnya sukarela. Hal serupa terjadi di OPM, di mana penjabat direktur lembaga tersebut menyatakan bahwa menanggapi email sangat dianjurkan meskipun tidak diwajibkan.
Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan juga memberikan panduan khusus kepada pegawainya. Mereka menyarankan agar jika pegawai memilih untuk merespons, tanggapannya harus bersifat umum dan tidak boleh menyebutkan obat-obatan atau kontrak tertentu yang sedang ditangani. Sebuah email internal yang diperoleh Reuters bahkan memperingatkan pegawai agar berasumsi bahwa tanggapan mereka bisa dibaca oleh pihak asing yang berniat buruk.
Langkah Musk dalam mengurangi jumlah pegawai federal didukung oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Sejauh ini, kebijakan tersebut telah menyebabkan lebih dari 20.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Selain itu, pemerintah juga menawarkan skema pembelian saham kepada sekitar 75.000 pegawai sebagai bagian dari upaya efisiensi.
Baca Juga : Dampak Kebijakan Trump: Jutaan Turis Kanada Berpikir Ulang untuk Liburan ke AS
Saat ini, jumlah tenaga kerja federal di AS mencapai sekitar 2,3 juta orang. Namun, kebijakan pemangkasan pegawai ini tidak hanya berdampak pada sektor pemerintahan, tetapi juga perekonomian secara luas. Banyak perusahaan yang memiliki kontrak dengan pemerintah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dan menunda pembayaran kepada vendor akibat ketidakpastian yang terjadi.
Sejak kembali menjabat pada 20 Januari, Trump telah membuat berbagai kebijakan besar, termasuk pembekuan dana bantuan luar negeri dalam jumlah miliaran dolar. Ia juga secara efektif membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS, yang bertanggung jawab atas sekitar 60% distribusi bantuan luar negeri. Akibatnya, banyak persediaan obat-obatan dan bahan makanan yang tertahan di gudang tanpa kejelasan distribusinya.
Dalam beberapa kasus, pemerintah berusaha mempekerjakan kembali pegawai yang memiliki peran krusial, seperti mereka yang bertanggung jawab atas pengawasan senjata nuklir dan penanganan wabah flu burung. Namun, kebijakan pemangkasan pegawai tetap berjalan dan menghadapi berbagai tantangan hukum.
Pada hari Senin, serikat pekerja yang telah mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan pemecatan massal kembali memperbarui tuntutan mereka. Mereka meminta agar pengadilan menyatakan bahwa email ancaman Musk bersifat ilegal. Di sisi lain, seorang hakim federal memutuskan untuk membatasi akses tim DOGE terhadap data sensitif yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan OPM.
Tidak seperti pejabat kabinet atau kepala badan federal independen, penunjukan Musk dalam memimpin upaya perampingan birokrasi tidak memerlukan persetujuan dari Senat AS. Hal ini menimbulkan perdebatan lebih lanjut mengenai sejauh mana otoritas Musk dalam membuat kebijakan yang berdampak luas terhadap jutaan pegawai pemerintah dan ekonomi secara keseluruhan.
Simak Juga : Manfaat Jilbab dalam Perspektif Ilmiah: Perlindungan dan Kesehatan bagi Perempuan
