American Party SC – Jaksa Khusus AS, Jack Smith, yang memimpin kasus federal terhadap Donald Trump terkait dugaan upaya membatalkan hasil pemilu 2020 dan penyalahgunaan dokumen rahasia, resmi mengundurkan diri dari Departemen Kehakiman. Berdasarkan dokumen pengadilan yang diajukan pada Sabtu kepada Hakim Distrik AS Aileen Cannon, Smith mundur pada Jumat setelah menyerahkan laporan terakhirnya pada 7 Januari. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Smith telah menyelesaikan tugasnya dan meninggalkan Departemen Kehakiman pada 10 Januari.
Sebagai mantan jaksa penuntut kejahatan perang, Smith memimpin dua dari empat kasus pidana yang menjerat Trump setelah masa jabatannya berakhir. Namun, kedua kasus tersebut terhenti. Salah satu kasus dihentikan oleh hakim yang ditunjuk Trump di Florida, sedangkan Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Trump memiliki kekebalan yang luas atas tindakan resminya. Tidak ada satu pun kasus yang sempat masuk ke tahap persidangan.
Setelah Trump mengalahkan Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris dalam pemilihan presiden 5 November, Jack Smith memutuskan untuk membatalkan kedua kasus tersebut. Ia mengacu pada peraturan Departemen Kehakiman yang melarang penuntutan terhadap presiden yang sedang menjabat. Dalam pengajuan ke pengadilan untuk membatalkan tuntutan, tim Smith tetap membela substansi kasusnya tetapi menegaskan bahwa kembalinya Trump ke Gedung Putih membuat proses hukum tidak mungkin dilanjutkan.
Pengunduran diri Smith menjadi salah satu tanda lain bahwa kasus pidana terhadap Trump semakin tidak pasti. Hal ini diperkirakan dapat berakhir tanpa konsekuensi hukum bagi presiden terpilih. Kondisi tersebut juga diyakini dapat memperkuat posisi Trump di panggung politik, terutama di kalangan pendukungnya.
Keputusan Smith untuk mundur sebenarnya telah diprediksi sebelumnya. Trump sering mencemooh Smith dengan julukan “gila” dan berulang kali menyatakan akan memecatnya segera setelah ia kembali menjabat pada 20 Januari. Trump bahkan memberikan sinyal bahwa ia mungkin akan mengambil tindakan terhadap Smith dan pihak-pihak lain yang menyelidikinya begitu kembali berkuasa.
Baca Juga : Kebakaran Hutan Melanda Los Angeles: Ancaman Baru dan Tantangan Besar
Trump menjadi presiden pertama dalam sejarah AS yang menghadapi dakwaan pidana, baik saat menjabat maupun setelahnya. Ia pertama kali didakwa di New York terkait dugaan upaya menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada seorang aktris film dewasa selama kampanye presidennya pada 2016. Smith kemudian mengajukan dakwaan tambahan terhadap Trump atas penyalahgunaan dokumen rahasia dan upaya membatalkan hasil pemilu 2020. Upaya tersebut memicu serangan ke Gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Di Georgia, Trump juga menghadapi dakwaan terkait upayanya membalikkan kekalahan dalam pemilu di negara bagian tersebut.
Trump terus membantah semua tuduhan dan menyebutnya bermotif politik. Ia menuduh bahwa dakwaan tersebut adalah bagian dari strategi untuk melemahkan kampanyenya. Ironisnya, penampilan Trump di pengadilan justru meningkatkan dukungan finansial untuk kampanyenya. Ia memanfaatkan kasus-kasus tersebut untuk memperkuat narasi bahwa dirinya dan para pendukungnya menjadi korban konspirasi politik.
Departemen Kehakiman mempertahankan bahwa kasus-kasus tersebut diajukan oleh jaksa profesional yang bekerja independen dari pengaruh politik. Jaksa Agung Merrick Garland menunjuk Smith pada November 2022 untuk memimpin investigasi terhadap Trump. Langkah ini diambil beberapa hari setelah Trump mengumumkan pencalonan dirinya dalam pemilu presiden 2024. Garland menyatakan bahwa penunjukan Smith bertujuan untuk memastikan independensi penyelidikan yang sensitif tersebut.
Smith dikenal sebagai jaksa yang ulet. Sebelum kembali ke Washington, ia menangani kasus kejahatan perang di Den Haag yang berkaitan dengan konflik Kosovo pada 1998-1999. Ia berhasil memenangkan kasus terhadap Salih Mustafa, seorang komandan Tentara Pembebasan Kosovo, yang dihukum atas penyiksaan di sebuah penjara selama perang.
Dalam dakwaan terhadap Trump, Smith menuduhnya membawa dokumen keamanan nasional sensitif ke resornya di Florida. Ia juga dituduh menyebarkan klaim palsu tentang kecurangan pemilu untuk menghambat proses sertifikasi suara setelah kekalahan pada 2020. Dalam salah satu dari sedikit pernyataan publiknya, Smith menyebut bahwa serangan pada 6 Januari 2021 merupakan serangan luar biasa terhadap demokrasi Amerika. Dakwaan itu, menurutnya, bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kebohongan yang disebarkan oleh terdakwa.
Namun, Smith menghadapi berbagai kendala dalam menyelesaikan tuntutannya. Salah satu kasus dihentikan oleh Hakim Aileen Cannon di Florida, yang memutuskan bahwa Smith tidak sah untuk menjabat sebagai penasihat khusus. Sementara itu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Trump memiliki kekebalan atas banyak tindakan resminya sebagai presiden. Hal ini memicu penundaan lebih lanjut dalam proses hukum.
Keberhasilan Trump dalam pemilu 2024 semakin mempersulit penuntutan terhadap dirinya. Smith akhirnya menyimpulkan bahwa kedua kasusnya tidak dapat dilanjutkan. Meski begitu, jaksa masih mempertimbangkan langkah hukum terhadap rekan-rekan Trump yang diduga menghalangi penyelidikan.
Di sisi lain, kasus Trump di Georgia juga menghadapi tantangan hukum. Proses hukum tertunda sementara pengadilan memutuskan apakah jaksa utama dalam kasus tersebut dapat didiskualifikasi karena dugaan pelanggaran etik. Trump juga divonis bersalah dalam kasus New York terkait pemalsuan catatan bisnis, tetapi vonis tersebut ditunda tanpa batas waktu setelah kemenangannya dalam pemilu.
Simak Juga : SMA Unggulan Garuda: Sekolah Impian Berstandar Dunia