American Party SC – Angkatan Darat Amerika Serikat berencana mengubah catatan administrasi militer milik prajurit transgender untuk kembali mencantumkan jenis kelamin mereka berdasarkan jenis kelamin saat lahir. Keputusan ini berdasarkan panduan internal terbaru yang diterbitkan dalam sebuah memo setebal 14 halaman, yang dilihat oleh Reuters.
Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa para komandan diwajibkan segera memperbarui seluruh sistem administrasi personel agar mencerminkan jenis kelamin biologis dari setiap prajurit. Panduan ini juga mengacu pada memo dari Pentagon tertanggal 26 Februari. Yang menyatakan bahwa jenis kelamin seseorang dianggap tidak berubah sepanjang hidupnya.
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump. Yang telah kembali menjabat dan mengambil sikap tegas terhadap keberadaan personel transgender di tubuh militer. Kebijakan tersebut diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung yang membuka jalan bagi Pentagon untuk menerapkan larangan terhadap personel transgender dalam dinas aktif.
Baca Juga : PHK Massal Picu Eksodus Pegawai Pemerintah AS
Reuters sebelumnya melaporkan pada 8 Mei bahwa Pentagon berencana memulai proses pemutusan hubungan dinas bagi prajurit transgender yang tidak secara sukarela memilih untuk mengundurkan diri, dengan batas waktu yang ditetapkan paling lambat 6 Juni. Selain itu, pada 12 Mei, Reuters juga mengungkap rencana penghentian layanan kesehatan yang berkaitan dengan afirmasi gender bagi prajurit transgender.
Dalam memo Angkatan Darat yang terbaru, terdapat instruksi rinci mengenai berbagai prosedur administratif dan operasional yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut. Salah satu poin yang paling menonjol adalah bahwa penggunaan kata ganti terhadap individu harus disesuaikan dengan jenis kelamin biologis mereka. Hal ini termasuk penggunaan sapaan resmi seperti “tuan” atau “nyonya” dalam interaksi militer.
Selain itu, memo tersebut juga menetapkan bahwa akses terhadap ruang-ruang pribadi seperti kamar mandi, tempat tidur. Serta ruang ganti harus didasarkan pada jenis kelamin biologis. Komandan diwajibkan untuk mengatur dan menandai ruang-ruang tersebut secara jelas untuk penggunaan oleh pria, wanita, atau keluarga, sesuai dengan ketentuan baru yang ditetapkan.
Diperkirakan ada sekitar 4.240 tentara transgender yang saat ini masih aktif bertugas di Angkatan Darat dan Garda Nasional AS. Namun, kelompok advokasi hak-hak transgender meyakini jumlah sebenarnya lebih tinggi. Kebijakan ini telah menuai kritik keras dari kelompok-kelompok pendukung hak LGBTQ.
Jennifer Levi, direktur senior dari organisasi hukum GLAD Law yang fokus pada pembelaan hak-hak LGBTQ. Mereka menyatakan bahwa kebijakan baru ini bersifat diskriminatif dan disusun secara tergesa-gesa. Ia juga menilai bahwa langkah ini dapat mengganggu stabilitas dan kesiapan operasional militer secara keseluruhan.
Presiden Trump diketahui menandatangani perintah eksekutif pada Januari lalu yang membatalkan kebijakan era Presiden Joe Biden, di mana prajurit transgender diizinkan bertugas secara terbuka. Keputusan ini menjadi salah satu langkah awal dalam upaya lebih luas untuk menghapus kebijakan inklusif yang diterapkan selama pemerintahan sebelumnya.
Meskipun sebagian besar publik Amerika masih mendukung keikutsertaan prajurit transgender dalam militer, dukungan tersebut menunjukkan tren penurunan. Jajak pendapat Gallup yang diterbitkan pada Februari lalu menunjukkan bahwa 58% warga Amerika setuju dengan kebijakan inklusif ini. Angka yang turun cukup signifikan dari 71% pada tahun 2019.
Langkah terbaru dari Angkatan Darat ini juga sejalan dengan pandangan konservatif sejumlah tokoh yang kini memiliki pengaruh di lingkungan pemerintahan. Di antaranya adalah Pete Hegseth, mantan pembawa acara Fox News yang kini dikenal sebagai pendukung keras kebijakan anti-keberagaman di institusi militer.
Kebijakan baru ini menandai perubahan arah signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap isu identitas gender di lingkungan militer. Meskipun menuai banyak kritik, tampaknya langkah ini akan terus dijalankan sesuai dengan visi pemerintahan saat ini terkait tatanan militer dan struktur sosialnya.
Simak Juga : Perubahan Iklim Mengganggu Kesehatan Usus
